Mei 19, 2025

Penjabat Gubernur Kalbar Tegaskan Pentingnya Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

0
A. 20250123152853_IMG_8391

Pj Gubernur Kalbar Harisson Dalam Acara Dialog Publik di Stasiun TVRI Kalbar. (Adpim Kalbar)

KATAKALBAR – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menjadi narasumber pada acara Dialog Publik bertema “Peran serta masyarakat Kalbar dalam membangun Indonesia bebas dari Korupsi”. Acara ini diselenggarakan di Stasiun TVRI Kalimantan Barat pada Kamis (23/01/2025).

Dalam paparannya, Harisson menekankan peran penting masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah mencegah dan memberantas korupsi di Kalimantan Barat.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk terus memberikan ruang dan mekanisme agar masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

“Masyarakat Kalimantan Barat sudah cukup aktif berperan dalam pencegahan korupsi. Saya sering menerima laporan, baik melalui pesan singkat maupun secara langsung, terkait pelaksanaan proyek atau kegiatan yang dinilai menyimpang,” ujar Harisson.

Lebih lanjut, Harisson menjelaskan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan, termasuk pelatihan bagi pengusaha untuk mempermudah pengurusan perizinan.

Ia juga menyoroti adanya aplikasi pengaduan yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, seperti Sparlapor, yang memudahkan masyarakat dalam memberikan laporan.

“Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan, termasuk jika ada indikasi pungutan liar atau hambatan lain dalam pengurusan perizinan. Selain itu, kami memiliki sistem OSS (Online Single Submission) yang mempermudah pengajuan perizinan usaha. Jika ada masalah, masyarakat dapat langsung melaporkannya melalui aplikasi Selarasin yang terhubung langsung ke KPK,” jelasnya.

Harisson juga mengingatkan bahwa peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.

Regulasi tersebut memberikan hak bagi masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi, serta menjamin perlindungan hukum atas laporan yang disampaikan.

Ia berharap ke depan, sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum semakin terjalin erat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *