Ribuan Siswa Sekolah Swasta di Kalbar Terima Bantuan SPP

KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan pendidikan. Mulai tahun ini, sekitar 21.000 siswa dari SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta akan menerima bantuan subsidi pendidikan.

Program ini difokuskan pada siswa dari keluarga kurang mampu dan bertujuan meringankan beban biaya sekolah, khususnya di lembaga pendidikan swasta yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara.

Dalam peluncuran resmi program yang digelar di SMA Budi Utama, Pontianak, Rabu (21/5/2024), Gubernur Kalbar Ria Norsan menjelaskan bahwa subsidi pendidikan ini mencakup bantuan pembayaran SPP dengan besaran berbeda sesuai jenjang.

“Siswa SMA dan SMK akan menerima bantuan Rp 100.000 per bulan, sementara siswa SLB mendapatkan Rp 200.000 per bulan,” ungkap Norsan di hadapan para siswa, guru, dan pejabat pendidikan yang hadir.

Norsan menambahkan bahwa meski jumlah bantuan belum mencakup seluruh biaya SPP di sekolah swasta—yang berkisar antara Rp 250.000 hingga Rp 295.000 per bulan—program ini merupakan langkah awal yang signifikan.

“Kita mulai dari yang memungkinkan dulu. Jika ke depan anggaran daerah meningkat, tidak menutup kemungkinan akan kita tingkatkan bantuannya,” katanya.

Bantuan ini diberikan khusus untuk sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sementara itu, sekolah di bawah Kementerian Agama belum menjadi sasaran program ini.

Gubernur Norsan juga menyampaikan pesan penting kepada para siswa untuk tidak menyia-nyiakan peluang belajar yang mereka miliki saat ini. Ia menekankan pentingnya semangat belajar dan kesiapan menghadapi tantangan zaman.

“Di era yang serba cepat ini, kalian harus mampu beradaptasi. Kunci masa depan ada pada kemauan kalian sendiri untuk terus belajar dan berkembang,” tegasnya.

Program subsidi pendidikan ini menjadi salah satu agenda prioritas Pemprov Kalbar selain pembangunan infrastruktur. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menjadi jembatan menuju akses pendidikan yang lebih merata dan adil bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Dengan diluncurkannya program ini, Kalimantan Barat mengambil langkah nyata menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.