Pemprov Kalbar Dorong Kesejahteraan Sosial dengan Zakat ASN
KATAKALBAR – Sebagai bagian dari upaya memperkuat solidaritas sosial dan mengoptimalkan potensi zakat dalam pembangunan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi menggulirkan program Gerakan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (27/5/2025).
Program ini menandai dimulainya sistem pemotongan zakat profesi secara langsung dari gaji ASN Muslim di lingkungan Pemprov Kalbar, yang akan diberlakukan mulai akhir Juni 2025.
Dalam acara peluncuran yang digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa zakat bukan hanya kewajiban keagamaan, tetapi juga instrumen penting dalam menanggulangi kemiskinan.
“Zakat bukan sekadar ibadah individu, tapi solusi kolektif. Ia punya dampak nyata jika dikelola secara terstruktur. Jangan lihat dari jumlahnya, lihat dari niat dan manfaatnya,” tegas Norsan dalam pidatonya.
Ia juga menyinggung pengalamannya saat pertama kali memperkenalkan kebijakan serupa di Kabupaten Mempawah. Meski sempat mendapat resistensi, hasilnya justru berdampak positif terhadap kesejahteraan ASN yang konsisten menunaikan zakat.
“Keberkahan itu nyata. Bukan hanya soal uang cukup, tapi juga hidup jadi lebih tenang dan penuh syukur,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, pemotongan zakat sebesar 2,5 persen dari gaji pokok ASN Muslim akan dilakukan melalui sistem penggajian elektronik. ASN yang tidak berkenan masih diberikan pilihan untuk mengajukan keberatan secara tertulis, namun Norsan berharap semangat keikhlasan tetap dikedepankan.
“Kita dorong dengan pendekatan spiritual, bukan pemaksaan administratif. Ini ajakan iman, bukan tekanan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kalbar, Uray Muhammad Amin, melaporkan bahwa selama tahun 2024, Baznas berhasil menghimpun dana zakat dan infak sebesar Rp2,89 miliar.
Dukungan lembaga seperti UPZ Kementerian Agama Kalbar, Bank Kalbar, RSUD Soedarso, dan Masjid Mujahidin berkontribusi signifikan dalam capaian tersebut. Ia optimistis bahwa skema pemotongan otomatis dari ASN akan meningkatkan penghimpunan dana secara signifikan.
“Dengan sinergi ini, kita bisa memperluas bantuan kepada dhuafa, anak yatim, hingga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Program zakat ASN ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pengelolaan dana umat yang lebih terukur, transparan, dan berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat bawah.
Acara peluncuran ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan PT Bank Kalbar, yang akan memfasilitasi sistem pengelolaan dana zakat secara terintegrasi. Gubernur Ria Norsan turut menyaksikan proses penandatanganan ini secara langsung sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap program tersebut.
Dengan inisiatif ini, Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi yang mengambil langkah nyata dalam mendayagunakan zakat sebagai bagian dari strategi pembangunan berkeadilan.
