Gubernur Kalbar Dorong Penguatan Ekonomi Biru Lewat Tata Ruang Laut Terpadu
KATAKALBAR – Komitmen Kalimantan Barat dalam mendukung transformasi kelautan nasional ditegaskan lewat kehadiran Gubernur Ria Norsan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta.
Rakernis bertajuk “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas” ini menjadi ajang konsolidasi antarwilayah dalam memperkuat arah pembangunan berbasis kelautan berkelanjutan. Acara dibuka langsung oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan dihadiri oleh para gubernur dari berbagai provinsi, anggota DPR RI Komisi IV, serta jajaran teknis dari kementerian dan dinas terkait.
Didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar, Frans Zeno, Gubernur Norsan menyampaikan kesiapan Kalbar dalam memperkuat penataan ruang laut sebagai fondasi pengembangan ekonomi biru.
Laut sebagai Aset Strategis Pembangunan
Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam pemaparannya menekankan pentingnya tata kelola ruang laut yang terstruktur untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berbasis komunitas pesisir.
“Penataan ruang laut bukan hanya soal pemetaan wilayah, tapi langkah strategis untuk menghadirkan keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan pemanfaatan ekonomi. Laut menyimpan potensi luar biasa, dan harus kita kelola dengan bijak,” ungkap Trenggono.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi zonasi antara ruang darat dan laut agar pembangunan lintas sektor seperti perikanan, wisata bahari, transportasi laut, hingga tambang bawah laut tidak tumpang tindih dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah pusat, kata Trenggono, tengah menargetkan perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen dari total perairan Indonesia atau sekitar 97,5 juta hektare pada tahun 2045, sebagai langkah konkret menuju Indonesia Emas.
Kalbar Siap Maksimalkan Potensi Maritim Daerah
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa Kalimantan Barat, yang memiliki garis pantai panjang dan kekayaan laut yang melimpah, berkomitmen untuk mempercepat implementasi tata ruang laut sebagai bagian dari strategi daerah dalam mendukung ekonomi biru nasional.
“Kami siap bersinergi dengan pusat dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan ruang laut yang tepat guna. Potensi laut Kalbar bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi pesisir bila dikelola secara terencana,” kata Norsan.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam membangun fondasi yang kuat bagi integrasi ruang darat dan laut.
“Pembangunan tidak bisa lagi berjalan sektoral. Semua harus terhubung—dari rencana tata ruang hingga implementasi kebijakan—agar masyarakat pesisir benar-benar merasakan manfaat ekonomi dari pengelolaan laut yang berkelanjutan,” tutupnya.
