Peningkatan Layanan Publik Kalbar Dapat Dukungan Serius dari Pusat

KATAKALBAR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Dukungan dari pemerintah pusat mengalir, ditandai dengan kunjungan Wakil Menteri PAN-RB, Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto ke Kantor Gubernur Kalbar.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menerima langsung kedatangan WamenPAN-RB di Balai Petitih. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi mendalam tentang tantangan dan capaian reformasi birokrasi di Kalbar, serta potensi perbaikan yang bisa terus diupayakan.

“Kehadiran beliau merupakan sinyal bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian besar terhadap pelayanan publik di daerah, termasuk Kalbar,” ujar Gubernur Norsan.

Wilayah Luas, Tantangan Nyata

Dengan luas wilayah mencapai lebih dari 147 ribu kilometer persegi—melebihi luas Pulau Jawa—Kalbar memiliki kondisi geografis yang menantang dalam penyediaan layanan publik. Terdiri dari 14 kabupaten/kota dan dihuni lebih dari 5,6 juta jiwa, Kalbar juga memiliki lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN), termasuk PLBN Sungai Kelik yang masih dalam tahap konstruksi.

Meski demikian, Gubernur Norsan menegaskan bahwa tantangan geografis tidak menjadi alasan untuk menunda kemajuan.

“Kita terus bergerak, berbenah, dan menyesuaikan sistem agar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil,” katanya.

Catatan Capaian: Kalbar Masuk 10 Besar Nasional

Selama 2024, Kalimantan Barat menunjukkan performa yang cukup solid dalam berbagai indikator pelayanan publik:

• IKM: 87,59 – kategori Baik

• IPP: 4,26 – kategori Sangat Baik

• Reformasi Birokrasi: Tertinggi se-Kalimantan

• MCP KPK: Peringkat 3 Nasional (nilai 98)

• SAKIP: 71,54 – kategori BB

• SPBE: 3,58 – kategori Sangat Baik

• Opini WTP: Diraih enam tahun berturut-turut dari BPK

Namun, belum semua daerah di Kalbar menikmati capaian yang sama. Beberapa kabupaten/kota masih perlu dorongan perbaikan, terutama dalam layanan yang responsif dan ramah kelompok rentan.

11 Daerah Sudah Punya MPP, Tiga Masih Proses

Pemerintah Provinsi mencatat bahwa hingga pertengahan 2025, 11 dari 14 daerah di Kalbar telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Tiga lainnya—Kapuas Hulu, Melawi, dan Sambas—belum merampungkan fasilitas tersebut.

“MPP Kapuas Hulu sedang dibangun. Untuk dua daerah lainnya, masih kami tunggu informasi lanjutan. Pemprov akan terus mendorong agar MPP bisa berdiri di semua kabupaten/kota,” jelas Norsan.

Arahan WamenPAN-RB: Jadikan Data sebagai Dasar Perubahan

WamenPAN-RB Purwadi Arianto, dalam arahannya, mengingatkan pentingnya menggunakan data indeks kinerja sebagai dasar untuk perbaikan.

“Indeks bukan sekadar angka. Itu cerminan wajah pelayanan pemerintah di mata rakyat. Yang kurang harus segera diperbaiki,” ujarnya.

Purwadi juga menyoroti peran penting petugas pelayanan sebagai garda terdepan. Menurutnya, pelayanan publik yang ideal harus diberikan oleh aparatur yang berintegritas, ramah, dan mampu memahami kebutuhan masyarakat.

“Petugas pelayanan harus jadi agen perubahan, bukan sekadar pelaksana tugas,” tegasnya.

Kolaborasi Jadi Kunci

Pertemuan antara WamenPAN-RB dan Pemprov Kalbar menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah. Dengan semangat kolaboratif dan dorongan kuat dari semua pihak, Kalimantan Barat diyakini mampu terus meningkatkan kualitas layanan publik yang adil, mudah diakses, dan berbasis data.