Pemprov Kalbar Siapkan Langkah Hijau Atasi Dampak Iklim
Gubernur Kalbar, Ria Norsan menghadiri konferensi di Jakarta/Dok. Adpim Kalbar
KATAKALBAR – Upaya Kalimantan Barat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan kembali ditegaskan oleh Gubernur Ria Norsan saat menghadiri Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).
Dalam forum bertema “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif”, Ria Norsan mengungkapkan bahwa Kalbar telah menerima berbagai bentuk dukungan dana yang akan diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan di wilayahnya.
“Alhamdulillah, kita mendapat dana dari berbagai sumber. Dana ini akan kita manfaatkan untuk mendorong pembangunan hijau dan menghadapi dampak perubahan iklim,” ujarnya.
Meskipun belum memaparkan secara rinci program yang akan dilaksanakan, Norsan memastikan bahwa penggunaan dana tersebut akan berfokus pada agenda hijau yang kini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
Konferensi yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) itu turut dihadiri tokoh-tokoh nasional, seperti Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Darurat Iklim dan Ancaman “Global Boiling”
Dalam paparannya, Diaz Hendropriyono menyoroti kondisi iklim global yang semakin mengkhawatirkan. Ia menyebut tahun 2024 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah, menandai fase baru dalam krisis iklim.
“Panas yang kita alami bukan lagi alami, tapi hasil aktivitas manusia. Jika suhu naik 1,5 derajat, es di kutub mencair. Naik 2 derajat, musim panas bisa tanpa es dalam 10 tahun,” kata Diaz.
Dia memperkenalkan istilah baru “global boiling” untuk menggambarkan kondisi ekstrem akibat perubahan iklim, menggantikan istilah lama “global warming”.
Emisi dari Sampah: Ancaman yang Terabaikan
Diaz juga menegaskan bahwa sampah merupakan salah satu kontributor signifikan terhadap emisi gas rumah kaca yang sering tidak diperhitungkan.
“Jakarta menghasilkan 7.500 ton sampah per hari. Secara nasional, mencapai 1,7 miliar ton per tahun. Ini bukan sekadar soal TPA, tapi soal masa depan bumi,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, tingkat pengelolaan sampah secara nasional masih rendah, dan pemerintah telah menetapkan target ambisius: 50 persen pada 2025 dan 100 persen pada 2029. Namun, tantangan masih besar, terutama bagi daerah yang belum mengelola tempat pembuangan sampah dengan baik.
“Kalau masih ada TPS liar, ya jangan berharap dapat Adipura,” tegas Diaz.
NZE 2050 dan Kebutuhan Pendanaan Jumbo
Indonesia telah memajukan target Net Zero Emission dari 2060 ke 2050. Namun, perwakilan Bappenas mengingatkan, transisi ini akan membutuhkan pembiayaan hingga Rp4.000 triliun dalam lima tahun ke depan.
Pendekatan konvensional dipastikan tidak akan mampu mencapai target tersebut. Dibutuhkan perubahan menyeluruh yang sejalan dengan ekonomi hijau.
Bima Arya: Kepemimpinan Hijau adalah Kunci
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan bahwa krisis iklim bukan lagi isu wacana semata, tapi sudah menjadi realitas yang mendesak.
“Selamat tinggal global warming, selamat datang global boiling,” katanya.
Menurut Bima, tanpa mitigasi perubahan iklim, ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 akan sulit dicapai. Ia menyebut empat langkah utama yang harus diperkuat di tingkat lokal: kolaborasi lintas sektor, perluasan ruang hijau, perubahan perilaku warga, dan reformasi kebijakan fiskal daerah.
“Tugas kita bukan sekadar bikin CFD atau matikan lampu. Kita butuh perubahan sistemik dari hulu ke hilir,” tegasnya.
