Pemprov Kalbar Pastikan Layanan Publik Tetap Normal Usai Penerapan WFA
KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal setelah penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada momentum Hari Suci Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa fleksibilitas kerja yang sempat diberlakukan tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“WFA bukan libur. ASN tetap harus produktif dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegas Harisson.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sebelumnya diterapkan mengikuti arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya di Kalbar, komposisi kerja diatur dengan 75 persen aparatur sipil negara (ASN) bekerja secara fleksibel, sementara 25 persen lainnya tetap bertugas di kantor pada periode tertentu di bulan Maret 2026.
Meski menerapkan pola kerja fleksibel, sejumlah sektor vital tetap beroperasi penuh, seperti layanan kesehatan, transportasi, serta bidang ketenteraman dan ketertiban yang tidak mengikuti skema WFA.
Harisson menambahkan, pengaturan teknis pelaksanaan WFA diserahkan kepada masing-masing perangkat daerah, dengan penekanan pada keberlangsungan pelayanan. Setiap pimpinan perangkat daerah diminta memastikan ketersediaan petugas di kantor untuk melayani masyarakat secara langsung.
Menurutnya, penerapan WFA menjadi pengalaman penting bagi pemerintah daerah dalam menguji efektivitas sistem kerja fleksibel.
“Yang terpenting adalah output kerja dan pelayanan tetap optimal, baik bekerja dari kantor maupun dari lokasi lain,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar tetap menempatkan tugas sebagai prioritas utama, meskipun berada dalam suasana hari besar keagamaan.
