Deputi LAN Apresiasi Komitmen Gubernur, Kalbar Berpeluang Cetak Sejarah PKN II
KATAKALBAR – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengembangan kapasitas aparatur mendapat apresiasi dari Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara, Tri Widodo Wahyu Utomo.
Ia menilai kepemimpinan Gubernur Kalbar Ria Norsan menjadi faktor penting yang membuka peluang Kalbar mencatat sejarah sebagai penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.
“Insya Allah Provinsi Kalbar akan mengukir sejarah untuk pertama kalinya menjadi penyelenggara Diklat PKN II secara nasional,” ujarnya saat menghadiri Workshop Penyusunan Policy Brief di Balai Petitih, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, keberhasilan suatu daerah sangat ditentukan oleh komitmen pemimpin dalam merealisasikan visi menjadi aksi nyata.
“Di manapun di dunia ini, maju mundurnya suatu negara atau daerah tergantung pada pemimpinnya. Kalau kebaikan hanya menjadi niat atau visi tetapi tidak pernah diimplementasikan, maka niat itu tidak akan pernah menjadi kebaikan,” katanya.
Ia menambahkan, penyelenggaraan PKN II merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. Program ini bersifat mandatori bagi pejabat eselon II dan juga terbuka bagi pejabat eselon III yang diproyeksikan naik jabatan.
Selain meningkatkan kompetensi, penyelenggaraan PKN II di daerah juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi serta efisiensi anggaran.
“Daripada Kalbar mengirim peserta ke luar daerah, tentu akan ada biaya yang lebih besar. Jika diselenggarakan di sini, selain lebih efisien juga bisa mengundang peserta dari berbagai daerah datang ke Kalbar, sehingga memberi dampak ekonomi bagi daerah,” ujarnya.
Tri Widodo juga menegaskan peran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai ujung tombak pengembangan kompetensi ASN di daerah.
“Kami sudah melakukan kunjungan ke Kantor BPSDM Kalbar untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana. Hasilnya cukup baik, sehingga siapapun yang dididik di BPSDM ini diharapkan akan menjadi aparatur yang lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Ia turut menekankan pentingnya policy brief sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data dan analisis.
“Policy brief menjadi bahan penting bagi pimpinan untuk mempertimbangkan kebijakan yang akan dipilih. Jadi kebijakan itu berbasis bukti, berbasis riset, data, dan analisis yang kuat,” jelasnya.
Di sisi lain, Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan kesiapan daerahnya untuk mendukung penuh penyelenggaraan PKN II serta memastikan hasil kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari menyatakan kesiapan pihaknya dalam menjalankan mandat sebagai perpanjangan tangan LAN RI.
“Ini bagian dari upaya kita untuk memperkuat kualitas kepemimpinan dan budaya kerja ASN di Kalimantan Barat,” pungkasnya.
