IPM Kalbar Tembus 72,09, Norsan Minta Peningkatan Kualitas SDM Dipacu

KATAKALBAR – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat mencatat angka 72,09 pada 2025. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Kalbar sekaligus membawa provinsi ini masuk dalam kategori IPM tinggi.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan capaian tersebut harus menjadi momentum untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari kenaikan angka statistik, tetapi harus berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Hal itu disampaikan Norsan saat membuka Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan IPM Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (2/7).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2025.

“Alhamdulillah, IPM Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Norsan.

Norsan menegaskan peningkatan IPM harus tercermin dalam perbaikan layanan dasar. Ia berharap masyarakat dapat merasakan dampaknya melalui akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan yang semakin baik.

“Saya ingin peningkatan IPM tidak hanya terlihat pada angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan pendidikan yang semakin merata, pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Untuk mengejar peningkatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memprioritaskan tiga dimensi utama pembentuk IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Di bidang pendidikan, sejumlah program disiapkan, termasuk internet gratis untuk sekolah, dukungan terhadap Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah).

“Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Karena itu, subsidi SPP, internet gratis untuk sekolah, hingga Gerakan Desa SAKTI akan terus kita dorong,” tegasnya.

Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah mengarahkan program pada pengembangan lima rumah sakit regional, perluasan Universal Health Coverage (UHC), penguatan layanan kesehatan primer, percepatan penurunan stunting, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Adapun peningkatan standar hidup layak dilakukan melalui berbagai program, seperti pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan sosial, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, hilirisasi komoditas unggulan, hingga penciptaan lapangan kerja.

Norsan menilai berbagai program tersebut harus dijalankan secara terintegrasi karena peningkatan kualitas manusia berkaitan erat dengan kondisi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan.

“Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu,” katanya.

Ia juga meminta Satgas Percepatan IPM bekerja dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data. Setiap perangkat daerah diminta memiliki rencana aksi yang terukur serta dilengkapi monitoring dan evaluasi.

Kepala BPS Kalimantan Barat Muhammad Saichudin mengatakan capaian IPM Kalbar masih menghadapi tantangan karena angkanya menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan. Namun, ia menyebut laju peningkatan IPM Kalbar telah melampaui rata-rata nasional.

“Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan,” ujarnya.

Menurut Saichudin, percepatan IPM perlu tetap diarahkan pada tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Integrasi data antarinstansi juga dinilai penting agar kebijakan yang dibuat pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

BPS, lanjutnya, juga tengah melaksanakan Sensus Ekonomi yang nantinya dapat menjadi salah satu sumber data dalam penyusunan indikator ekonomi dan sosial, termasuk mendukung strategi peningkatan IPM Kalimantan Barat.

“Kami mengajak seluruh stakeholder mendukung penyediaan data yang valid dan akurat. Dengan data yang berkualitas, kebijakan pembangunan akan semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.