Norsan Minta OPD Kalbar Tancap Gas Realisasi APBD Semester II 2026

KATAKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memasuki semester kedua 2026.

Menurut Norsan, percepatan anggaran harus diikuti dengan pelaksanaan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang terserap.

Arahan tersebut disampaikan Norsan saat memimpin Coffee Morning bersama kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Pontianak, Jumat (3/7).

Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kinerja OPD, khususnya terkait realisasi APBD, efektivitas program, serta penguatan koordinasi untuk mendukung visi pembangunan Kalimantan Barat 2025–2029.

Norsan meminta setiap perangkat daerah memastikan program yang dijalankan sesuai dengan arah pembangunan Kalimantan Barat, yakni mewujudkan daerah yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan.

Ia juga meminta para kepala OPD segera memetakan berbagai kendala yang dapat menghambat pelaksanaan program. Hambatan administratif maupun teknis, menurutnya, harus segera diselesaikan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain persoalan realisasi APBD, Norsan menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antarlembaga. Ia meminta jajaran pemerintah daerah mengurangi ego sektoral agar program pembangunan dapat berjalan lebih terintegrasi dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian Norsan. Meski IPM Kalimantan Barat pada 2025 telah mencapai 72,09 dan masuk kategori tinggi, ia meminta OPD tidak berhenti berinovasi dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.

Norsan juga mendorong perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, aparatur harus semakin profesional, responsif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Setiap penggunaan anggaran, kata dia, harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang dapat diukur serta dirasakan masyarakat.

Memasuki paruh kedua 2026, Norsan meminta seluruh perangkat daerah mempercepat program prioritas yang telah direncanakan.

“Mari kita tancap gas. Pastikan seluruh program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, kita optimistis visi pembangunan Kalimantan Barat dapat terwujud,” tegasnya.