Norsan Dorong Akses Keuangan Menjangkau Wilayah Terpencil dan Perbatasan Kalbar
KATAKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pentingnya pemerataan akses layanan keuangan hingga ke wilayah terpencil dan perbatasan. Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan formal menjadi salah satu fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Hal tersebut disampaikan Norsan saat memaparkan capaian dan inovasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalimantan Barat dalam Virtual Assessment TPAKD Award yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (29/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Norsan didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalbar Heronimus Hero, Kepala OJK Kalbar Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah perangkat daerah.
Norsan mengatakan TPAKD Kalbar yang telah dibentuk sejak 2018 kini telah hadir di seluruh 14 kabupaten dan kota. Keberadaan TPAKD dinilai penting untuk memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan sektor jasa keuangan dalam memperluas akses masyarakat.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang merata,” ujarnya.
Menurut Norsan, tantangan pemerataan akses keuangan di Kalbar masih cukup besar. Luas wilayah, keterbatasan layanan keuangan di sejumlah daerah terpencil, serta belum meratanya infrastruktur digital menjadi sejumlah kendala yang perlu diatasi.
Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi, pendampingan, serta dukungan anggaran agar berbagai program perluasan akses keuangan dapat berjalan lebih optimal.
Kolaborasi dengan OJK, industri jasa keuangan, pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai pemangku kepentingan juga dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan literasi sekaligus inklusi keuangan masyarakat.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Barat mencapai 51,95 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Sementara tingkat inklusi keuangan tercatat sebesar 84,16 persen.
Untuk memperkuat capaian tersebut, TPAKD Kalbar menjalankan sejumlah program prioritas pada 2025. Di antaranya perluasan titik layanan keuangan, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), edukasi investasi, optimalisasi jaminan sosial, peningkatan literasi keuangan, hingga business matching.
Norsan menegaskan pemerataan akses keuangan harus terus dilanjutkan agar masyarakat di seluruh wilayah Kalbar memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan keuangan formal.
“Ke depan kami akan terus memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan semakin inklusif dan berkelanjutan,” tutup Ria Norsan.
