Gubernur Perkuat Pengawasan dan Mitigasi untuk Percepat Penanganan Karhutla Kalbar

KATAKALBAR — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar diperkuat dari sisi pencegahan, pengawasan hingga pemadaman. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebakaran selama musim kemarau.

Arahan itu disampaikan Norsan saat memimpin rapat koordinasi bersama instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026).

Rapat tersebut membahas percepatan penanganan karhutla sekaligus strategi pencegahan agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Setelah rapat, Norsan memantau kondisi titik panas melalui Command Center Pusdalops BPBD Kalbar. Sejumlah titik panas terdeteksi di beberapa kabupaten.

Pemantauan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengecekan langsung ke salah satu lokasi yang terindikasi memiliki titik panas di Kabupaten Kubu Raya.

Norsan Minta Pengawasan Diperketat

Norsan menilai pengawasan menjadi bagian penting dalam mencegah karhutla. Ia meminta masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama ketika cuaca panas dan curah hujan rendah.

“Kita menghimbau bahwa jangan dulu membakar lahan pada saat panas ini. Yang membakar ini bukannya peladang, tapi masyarakat Kalimantan Barat. Kita lihat kemarin di daerah Lintang Batang terbakar itu tidak ada ladang. Mohon penegakan hukumnya kalau bisa benar-benar ditegakkan dan benar-benar diawasi,” tegas Norsan.

Menurutnya, pembakaran lahan tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan. Asap karhutla juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

“Dengan cara membakar itu dengan harapan bahwa kebunnya tidak perlu ditebas lagi dan tidak perlu keluar biaya besar, tapi menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Berapa banyak yang menderita karena ISPA,” ujarnya.

Pencegahan Harus Dimulai Lebih Dini

Norsan meminta langkah mitigasi tidak menunggu sampai kebakaran terjadi. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan sejak awal, terutama ketika pemerintah sudah mengetahui potensi kemarau dari prakiraan cuaca.

“Pencegahan bisa juga kita lakukan dengan sosialisasi, kemudian kita buat spanduk atau buat ajakan untuk tidak membakar dan lain sebagainya. Ini yang saya lihat belum dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Harusnya itu yang dilakukan karena sudah tahu musim kemarau dari BMKG sehingga BPBD mulai bergerak,” katanya.

Selain sosialisasi, Pemprov Kalbar akan memperkuat patroli dan pemantauan lapangan. Posko siaga juga dioptimalkan untuk mempercepat respons ketika ditemukan titik panas.

Upaya pemadaman turut diperkuat dengan mengoptimalkan dukungan udara, termasuk operasi water bombing untuk menjangkau titik api di lahan gambut dan wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.

Penanganan Karhutla Butuh Sinergi

Norsan menegaskan penanganan karhutla Kalbar membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mencegah dan menangani kebakaran.

Karena itu, sinergi perlu diperkuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, petugas di lapangan, dan masyarakat.

Masyarakat juga diminta mengambil peran sebagai garda terdepan pencegahan karhutla. Dengan pengawasan yang lebih kuat, respons cepat, dan kolaborasi lintas sektor, risiko meluasnya kebakaran dan kabut asap di Kalbar dapat ditekan.

Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat karhutla.