Dana BTT Diggeser, Kalbar Percepat Penanganan Karhutla
KATAKALBAR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga atau BTT untuk memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.
Penggunaan dana tersebut dilakukan meski APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 belum resmi diketok palu oleh DPRD Kalbar.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, dana BTT memang disiapkan secara khusus untuk penanggulangan bencana sehingga dapat diprioritaskan untuk menangani kondisi Karhutla yang terjadi saat ini.
“Ya kita udah dari dana BTT, nah kita geser dulu untuk penanggulangan daerah ini, walaupun belum ketok palu perubahan, namun insyaAllah kita sudah bisa menggunakan dana ini, kita prioritaskan untuk ini, memang khusus untuk dana penanggulangan bencana,” ujar Ria Norsan.
Menurut Norsan, langkah tersebut dilakukan agar penanganan bencana dapat berjalan tanpa harus menunggu seluruh proses pembahasan APBD Perubahan selesai.
Karhutla menjadi salah satu perhatian utama Pemprov Kalbar karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas warga, serta stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
Sebelumnya, dalam penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Senin (7/9/2026), Norsan menegaskan perubahan anggaran diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat, termasuk penanganan Karhutla.
Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah disesuaikan dari sebelumnya Rp5,45 triliun menjadi Rp5,76 triliun. Sementara belanja daerah meningkat dari Rp5,70 triliun menjadi Rp6,21 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah meningkat dari Rp300 miliar menjadi sekitar Rp497,48 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK RI.
Norsan mengatakan, penguatan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pemerintah daerah dapat merespons kondisi di lapangan secara lebih cepat.
“Fokus utama tetap diarahkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik, menjamin kesinambungan pembangunan daerah, serta memastikan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat, khususnya dalam mitigasi dan penanganan bencana lingkungan yang sedang dihadapi,” tegasnya.
Pemprov Kalbar berharap penanganan Karhutla dapat terus diperkuat melalui dukungan anggaran, sekaligus memastikan pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap berjalan.
