Operasi Darat dan Udara Diperkuat, Tangani Sisa Karhutla Kalbar

KATAKALBAR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi darat, water bombing, dan modifikasi cuaca.

Langkah tersebut menjadi fokus Gubernur Kalbar Ria Norsan setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden RI Prabowo Subianto, Rabu (16/9/2026).

Ratas yang diikuti secara daring itu turut dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, dan Danlanud Supadio. Pertemuan membahas evaluasi penanganan bencana, termasuk perkembangan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas karhutla yang masih terbakar secara nasional mencapai sekitar 393,8 hektare di enam provinsi. Penanganan dilakukan melalui operasi terpadu dengan melibatkan unsur darat dan udara.

Kondisi lahan gambut menjadi salah satu perhatian dalam penanganan kebakaran. Api dapat bertahan di bawah permukaan tanah sehingga berpotensi kembali muncul setelah kebakaran permukaan dipadamkan. Karena itu, pemantauan, patroli, pendinginan, dan pencegahan tetap diperlukan secara berkelanjutan.

Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur dan tidak boleh berhenti meskipun sebagian besar kebakaran telah berhasil ditangani.

“Karhutla belum selesai. Memang sebagian besar sudah berhasil kita tangani, tetapi masih ada yang membutuhkan penanganan. Apalagi karakteristik lahan gambut membuat api berpotensi muncul kembali. Karena itu, operasi darat, operasi udara, patroli dan pencegahan harus terus kita perkuat sampai kondisi benar-benar aman,” ujar Ria Norsan.

Modifikasi Cuaca dan Water Bombing Tetap Dilanjutkan

Norsan menyampaikan, Pemprov Kalbar bersama unsur terkait akan melanjutkan penguatan operasi darat untuk menangani titik api. Dukungan dari udara melalui water bombing juga terus dijalankan sesuai kondisi lapangan.

Selain pemadaman, patroli dan pemantauan ditingkatkan untuk mendeteksi potensi titik api baru sejak dini. Strategi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran meluas maupun kembali muncul di kawasan yang sebelumnya telah ditangani.

Upaya penanganan juga mencakup Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Namun, kondisi atmosfer yang relatif kering dan terbatasnya pertumbuhan awan hujan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.

“OMC tetap kita dukung dan operasi udara juga terus berjalan sesuai kondisi di lapangan. Tetapi kondisi cuaca masih menjadi tantangan. Karena itu, sembari menunggu hujan alami membaik, penanganan di darat dan upaya pencegahan harus tetap berjalan,” kata Gubernur.

Berdasarkan evaluasi, penanganan karhutla secara masif dan berkelanjutan masih diperlukan setidaknya hingga awal November 2026. Penanganan diarahkan tidak hanya untuk memadamkan api di permukaan, tetapi juga mencegah kemunculan kembali api, terutama di lahan gambut.

Presiden Tekankan Penegakan Hukum dan Pencegahan

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam karhutla. Penelusuran diminta dilakukan terhadap korporasi maupun perorangan dengan mengacu pada bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Presiden juga mendorong penguatan langkah pencegahan melalui edukasi serta pendampingan kepada masyarakat. Pemerintah bersama TNI dan Polri diharapkan memberikan dukungan berupa peralatan dan penyuluhan agar kegiatan pembukaan lahan tidak memicu kebakaran.

Selain itu, kajian bersama para ahli gambut dari dalam dan luar negeri didorong untuk menemukan pendekatan penanganan yang lebih efektif, sesuai karakteristik lahan gambut dan kebutuhan pencegahan kebakaran berulang.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Norsan menegaskan kesiapan Pemprov Kalbar memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.

“Yang kita lakukan bukan hanya memadamkan api, tetapi bagaimana api tidak muncul kembali. Karena itu, pencegahan, patroli, penegakan hukum dan edukasi masyarakat harus berjalan bersama. Perlindungan masyarakat, kualitas udara, keselamatan penerbangan dan lingkungan menjadi prioritas kita,” tegasnya.

Ia menambahkan, penanganan karhutla membutuhkan komitmen dan konsistensi dari seluruh pihak. Setiap unsur memiliki peran dalam menjaga kondisi Kalimantan Barat tetap terkendali dan melindungi masyarakat dari dampak kebakaran.

“Kita tidak boleh lengah. Seluruh kekuatan harus terus bergerak sampai karhutla benar-benar terkendali,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Plt. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat, serta Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.