Gubernur Dorong Layanan Keuangan Menjangkau Wilayah 3T
KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pemerataan layanan keuangan hingga wilayah terpencil dan perbatasan.
Akses terhadap layanan keuangan formal dinilai penting agar masyarakat di seluruh daerah memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan ekonomi.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan perluasan akses keuangan menjadi salah satu fokus Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalbar.
Hal tersebut disampaikan Norsan saat memaparkan capaian dan inovasi TPAKD Kalbar dalam Virtual Assessment TPAKD Award yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (29/7/2026).
TPAKD Kalbar telah dibentuk sejak 2018 dan kini telah hadir di seluruh 14 kabupaten dan kota. Keberadaan tim tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan sektor jasa keuangan.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang merata,” ujarnya.
Norsan mengakui pemerataan layanan keuangan di Kalbar masih menghadapi sejumlah tantangan. Luas wilayah, keterbatasan layanan di daerah terpencil, dan infrastruktur digital yang belum merata menjadi beberapa kendala yang perlu diselesaikan.
Untuk mengatasinya, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dan pendampingan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk membantu pelaksanaan berbagai program perluasan akses keuangan.
Kolaborasi dengan OJK, industri jasa keuangan, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemangku kepentingan lainnya juga terus dilakukan. Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan literasi sekaligus inklusi keuangan masyarakat.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Barat mencapai 51,95 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional. Sementara tingkat inklusi keuangan tercatat sebesar 84,16 persen.
Norsan menegaskan upaya pemerataan akses keuangan akan terus dilanjutkan. Masyarakat di seluruh wilayah Kalbar diharapkan dapat memperoleh layanan keuangan formal yang mudah dijangkau.
“Ke depan kami akan terus memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan semakin inklusif dan berkelanjutan,” tutup Ria Norsan.
