Kalbar Raih Penghargaan TPAKD 2026
KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan.
Capaian ini menjadi momentum bagi Pemprov Kalbar untuk memperluas akses pembiayaan formal dan membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh modal usaha.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10).
Kegiatan yang dibuka Presiden RI Prabowo Subianto itu mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, regulator keuangan, dan masyarakat dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berhasil menjadi yang terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan bimbingan, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta masyarakat yang turut mendukung upaya ini,” kata Norsan usai menerima penghargaan.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudahan memperoleh layanan keuangan dan pembiayaan formal dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi UMKM, petani, nelayan, serta kelompok usaha masyarakat.
Norsan menegaskan penghargaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai pencapaian seremonial. Pemerintah daerah perlu memastikan program perluasan akses keuangan benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok usaha yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan modal.
“Setelah meraih penghargaan ini, kerja kita justru harus semakin keras. Jangan sampai masyarakat masih terjerat rentenir karena kesulitan mengakses modal. Program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang telah kita luncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke desa-desa di 14 kabupaten/kota,” ujarnya.
Selain memperluas pembiayaan, Pemprov Kalbar juga mendorong penguatan tata kelola program, peningkatan literasi keuangan, dan percepatan digitalisasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi UMKM.
Norsan menilai perluasan akses keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan formal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap pembiayaan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara tepat untuk mengembangkan usaha.
“Ini bukan soal piala, tetapi soal keadilan ekonomi. Saya ingin memastikan ekonomi kerakyatan Kalbar tumbuh tangguh, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat. Mari kita perkuat kolaborasi dan literasi keuangan agar semakin banyak warga Kalbar memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal,” tegasnya.
Ia berharap penghargaan TPAKD Award 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas program serta memperluas manfaatnya bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja bersama. Semoga ikhtiar ini membawa keberkahan bagi Kalimantan Barat,” pungkasnya.
