Cegah Kasus Makanan Terkontaminasi, Pemerintah Kalbar Tinjau Dapur Program MBG
Pendistribusian MBG di salah satu sekolah yang berada di Pontianak/Dok. Kata Kalbar
KATAKALBAR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan peninjauan langsung ke dapur penyedia makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi agar kasus serupa di beberapa provinsi lain, seperti makanan basi dan keracunan, tidak terjadi di Kalbar.
“Saya melihat langsung ke dapur MBG hari ini karena kita tidak ingin program makan bergizi berubah menjadi makan berpenyakit seperti yang terjadi di beberapa daerah lain. Kita harus pastikan kualitas dan kesegaran makanannya,” ujar Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus.
Ia menambahkan bahwa peran Badan Gizi Nasional (BGN) sangat krusial sebagai penyaring terakhir sebelum makanan dikirim ke sekolah-sekolah. Pemeriksaan kesegaran bahan makanan, kebersihan dapur, serta penyimpanan bahan harus dilakukan dengan ketat.
“BGN harus memastikan makanan diperiksa dulu sebelum di-drop ke sekolah. Kalau ini dilakukan, saya yakin Kalbar bisa terhindar dari kasus-kasus seperti di luar sana. Di Kalbar sejauh ini belum ada laporan keracunan dan kepercayaan orang tua masih tinggi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab tidak hanya pada penyedia makanan dan BGN, tetapi juga pada guru dan pihak sekolah untuk memastikan makanan yang diterima masih dalam kondisi layak konsumsi.
“Kalau sudah basi, tidak boleh didistribusikan. Kan bisa ketahuan apalagi jarak antar dapur dan sekolah tidak terlalu jauh. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena saya turun langsung memastikan semuanya aman. Hasil peninjauan hari ini juga menunjukkan dapur dalam kondisi baik,” tambahnya.
Dari hasil peninjauan, terlihat bahwa dapur MBG di Kalbar telah memenuhi standar dengan adanya ruang penyimpanan bahan makanan kering dan basah yang memadai. Pemilihan bahan makanan seperti daging ayam dan sayuran juga sudah melalui proses pemeriksaan kesegaran.
Terkait kandungan gizi, makanan yang disajikan juga sudah melalui penilaian oleh ahli gizi. Menu yang disediakan pun menyesuaikan dengan selera anak-anak usia SMP dan SMA, termasuk makanan kekinian.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran dalam pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan bahwa bila ditemukan pelanggaran atau mark-up harga, maka dapur yang bersangkutan harus ditindak tegas.
“Kalau ada yang nakal, izinnya harus dicabut. Negara sudah menghitung harga dan keuntungannya. Kalau ada yang membeli bahan murah, menggampangkan kualitas gizi, lebih baik ditutup saja dapurnya,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalbar berkomitmen untuk terus mengawasi program ini secara maksimal agar anak-anak mendapatkan makanan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi setiap harinya.
