Kalbar Dorong Pembentukan Koperasi Merah Putih
KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Pertanian mempercepat proses pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Upaya ini ditandai dengan peluncuran dialog percepatan musyawarah desa dan kelurahan yang digelar di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (27/5/2025).
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, menegaskan komitmen bersama untuk mendukung program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini menargetkan terbentuknya koperasi di 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
“Hingga 26 Mei, hampir separuh desa di Kalbar sudah melaksanakan musyawarah pembentukan koperasi, yaitu sebanyak 1.064 desa dari total seluruhnya. Ini capaian yang menggembirakan dan harus terus ditingkatkan,” ujar Norsan.
Kabupaten Melawi menjadi daerah dengan persentase tertinggi pelaksanaan musyawarah desa, yakni 82,25 persen, diikuti Kubu Raya dan Sambas dengan capaian masing-masing lebih dari 70 persen. Sementara Kota Singkawang masih berada di posisi terendah dengan 15 persen desa yang telah melaksanakan musyawarah.
Menurut Norsan, percepatan ini didukung oleh sejumlah kebijakan strategis seperti pembentukan Satuan Tugas khusus percepatan koperasi, regulasi gubernur, serta penyediaan anggaran untuk biaya pembuatan akta notaris. Selain itu, koordinasi lintas kementerian juga memperkuat pelaksanaan program ini.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa koperasi Merah Putih merupakan fondasi penting bagi kemandirian ekonomi pedesaan. “Koperasi harus berfungsi lebih dari sekadar tempat simpan-pinjam. Ini harus menjadi motor penggerak produksi dan distribusi hasil pertanian, serta mendorong pembangunan usaha mandiri di desa,” jelasnya.
Sudaryono juga memaparkan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan peningkatan signifikan produksi beras dan jagung nasional pada kuartal pertama 2025, yang tak lepas dari peran koperasi dan dukungan berbagai sektor termasuk TNI dan Polri.
Dialog yang digelar sekaligus menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemprov Kalbar, pemerintah pusat, dan masyarakat desa. Dengan langkah ini, Kalbar siap menjadi pelopor dalam penguatan ekonomi desa melalui koperasi.
Ria Norsan menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata di seluruh Kalimantan Barat.
“Ini bukan hanya soal pembentukan koperasi, tapi bagaimana koperasi bisa menjadi solusi nyata bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa,” pungkasnya.
