Kalbar Dorong Penganekaragaman Pangan, Pj Gubernur Harisson: Kita Harus Berbasis Data
Pj Gubernur Kalbar Harisson Saat Membuka Rakor Penyusunan RAD-P3BPSDL. (Adpim Kalbar)
KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Salah satu langkah yang diambil adalah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-P3BPSDL) pada Kamis (13/2/2025). Rakor ini dibuka langsung oleh Pj Gubernur Kalbar, Harisson, di Kantor Gubernur Kalbar.
Acara ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem pangan nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.
Dalam arahannya, Harisson mengingatkan bahwa situasi global yang tidak menentu, termasuk perang dan kebijakan negara-negara penghasil beras seperti India, Vietnam, dan Thailand, dapat memengaruhi ketahanan pangan Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif perlu segera dilakukan.
“Kita harus memperkuat daya tahan pangan agar tidak terlalu bergantung pada impor. Apalagi saat ini, banyak negara penghasil beras mulai menahan produksi mereka untuk kebutuhan dalam negeri,” ungkap Harisson.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan penganekaragaman pangan di Kalbar harus berbasis data, bukan sekadar asumsi.
“Kita sering menyusun rencana tanpa data yang jelas. Ini harus diubah! Semua langkah harus berdasarkan fakta agar lebih efektif,” tegasnya.
Dengan adanya Rakor ini, diharapkan Kalbar dapat lebih mandiri dalam urusan pangan, memanfaatkan potensi lokal, serta menciptakan sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
