Kalbar Tolak Pendekatan Militer untuk Anak Bermasalah

KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan tidak akan mengikuti tren penggunaan pendekatan militer dalam menangani anak-anak dengan perilaku bermasalah. Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa Kalbar memilih pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pada perlindungan hak anak.

Pernyataan ini disampaikan menyusul kebijakan kontroversial di beberapa daerah yang mengirim anak-anak “nakal” ke barak militer sebagai bentuk pembinaan, seperti yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Kami di Kalbar punya cara sendiri. Fokus kami adalah pembinaan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Ada KPPAD yang secara khusus menangani masalah ini,” ujar Norsan.

Fokus pada Perlindungan dan Pendampingan

Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) dinilai sudah cukup memadai dalam menangani berbagai persoalan anak secara berkelanjutan. Menurut Norsan, langkah-langkah pembinaan yang dilakukan lembaga ini tidak hanya sesuai dengan prinsip perlindungan anak, tetapi juga lebih relevan dan efisien.

“Solusi untuk anak bermasalah bukan dengan mengintimidasi, tapi dengan memberi ruang tumbuh, mendampingi, dan memulihkan. Kita ingin mereka kembali ke jalur yang benar tanpa beban traumatis,” tegasnya.

Anggaran dan Psikologi Jadi Pertimbangan

Selain dari sisi prinsip perlindungan, pendekatan humanis ini juga mempertimbangkan efisiensi anggaran dan dampak psikologis terhadap anak.

“Biaya pengiriman ke barak militer itu besar, dan belum tentu efektif. Justru bisa menimbulkan trauma dan menambah masalah baru,” jelas Gubernur.

Pendekatan Khusus untuk Kasus Ekstrem

Meski menolak pola pembinaan ala militer secara umum, Gubernur Norsan tidak menutup kemungkinan diterapkannya pendekatan yang lebih tegas jika ditemukan kasus-kasus berat. Namun, ia menekankan bahwa semua proses penanganan tetap akan dilakukan di dalam wilayah Kalimantan Barat.

“Kalau memang ada kasus luar biasa, tentu kita akan cari pendekatan yang tepat. Tapi tetap di sini, tanpa harus kirim anak ke luar daerah atau ke lingkungan militer,” tegasnya lagi.

Langkah Kalbar ini menandai perbedaan tajam dalam pendekatan kebijakan terhadap anak bermasalah. Di saat sebagian wilayah memilih jalur keras, Kalbar justru memperkuat sistem perlindungan anak berbasis kelembagaan sipil dan prinsip hak asasi.