Krisantus Kurniawan Tegaskan Komitmen Pembangunan dan Stabilitas di Kalbar
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan.
KATAKALBAR – Dalam pengarahan umum yang berlangsung di Aula Garuda, Gedung Terpadu Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sosial dan mempercepat pembangunan daerah.
Acara ini dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi, pimpinan BUMD, dan pejabat administrator di lingkungan Pemprov Kalbar, Senin, (24/02/2025).
Krisantus membuka arahannya dengan mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar memperhatikan pelayanan terhadap setiap tamu yang datang ke Kantor Gubernur, mengingat gedung ini merupakan pusat pemerintahan provinsi.
Ia menekankan pentingnya profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus menciptakan suasana kerja yang transparan dan akuntabel.
Dalam konteks sosial, Krisantus menyampaikan sikap tegas terhadap kelompok-kelompok yang dapat memicu konflik di Kalbar.
“Saya tidak mentoleransi kelompok mana pun yang memicu konflik, baik dari unsur suku, ormas, maupun elemen lainnya. Masyarakat juga harus menghindari ujaran yang bersifat dikotomis,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa siapa pun yang telah mengabdi dan hidup di Kalimantan Barat adalah bagian dari daerah ini.
“Mereka adalah putra asli Kalimantan Barat yang wajib kita lindungi dan ayomi,” ujar Krisantus.
Lebih lanjut, Krisantus menekankan pentingnya kecintaan terhadap Kalbar bagi setiap pejabat yang bertugas di provinsi ini. Menurutnya, keamanan dan toleransi merupakan fondasi utama untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan harmonis. Ia juga menyoroti pentingnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di Kalbar.
Dalam bidang ekonomi, Krisantus mendorong seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, serta mendorong inovasi dan kreativitas guna mempercepat pembangunan daerah.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung Gubernur terpilih, Ria Norsan, dalam mewujudkan visi pembangunan Kalbar yang berkelanjutan.
Sebagai langkah awal, Krisantus menginstruksikan sejumlah kebijakan, antara lain:
- Melakukan pendataan dan pelaporan seluruh perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan pabrik.
- Mengevaluasi dampak industri terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Memastikan pemenuhan kewajiban CSR sebesar 2,5 persen dari laba perusahaan.
- Melakukan inventarisasi alat berat untuk penarikan pajak.
- Memastikan kendaraan operasional mematuhi regulasi plat Kalbar dan memiliki NPWPD.
- Mengharuskan investor memiliki kantor di Kalimantan Barat dan menggunakan rekening Bank Kalbar.
Selain itu, kendaraan umum dan mobil baru dari luar kota wajib segera dimutasi, sedangkan mobil bekas harus dilengkapi dengan bukti balik nama. Kebijakan ini akan dikoordinasikan dengan Jasa Angkutan dan Ditlantas Polda Kalbar.
Krisantus menegaskan, kendaraan yang tidak memiliki dokumen lengkap tidak diperbolehkan beroperasi di jalan raya.
Menyoroti sektor pertambangan, Krisantus mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Ia menyebutkan bahwa potensi emas di Kalbar sangat besar, dengan produksi ilegal mencapai 50 kilogram per hari.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akan membantu penambang emas tradisional dengan memberikan izin pertambangan rakyat dan memetakan wilayah eksploitasi yang legal.
“Kita akan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan pembelian dari pembeli pertama,” jelas Krisantus.
Di akhir arahannya, Krisantus menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki target kerja 100 hari, melainkan fokus pada pembangunan berkelanjutan selama lima tahun ke depan.
Namun, pada 100 hari pertama, pemerintah akan memprioritaskan pembenahan birokrasi, memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan daerah.
