Mahasiswa Soroti SDA dan Infrastruktur Rusak, Pemprov Kalbar Siap Tindaklanjuti
KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima audiensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Indonesia wilayah Kalbar, Jumat (17/10/2025), di Kantor Gubernur Kalbar. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan keprihatinan terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan infrastruktur yang dinilai belum merata di wilayah Kalbar.
Syaiful Hidayatullah, mewakili mahasiswa, menyampaikan bahwa Kalbar memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Sumber daya alam kita melimpah, tapi masih banyak rakyat yang bergulat dalam penderitaan karena dikeruk oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan ekonomi yang turut memengaruhi masa depan generasi muda di Kalbar.
“Banyak anak muda berada di lampu merah bukan karena hobi, tapi karena ekonomi orang tuanya tidak memadai,” ungkapnya.
Salah satu masalah infrastruktur yang disoroti adalah jalan menuju Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalbar di Parit Derabak. Mahasiswa menilai kondisi jalan tersebut sudah sangat buruk, padahal berada di dekat pusat pemerintahan.
“Lokasi jalan yang rusak itu tidak jauh dari kantor bupati, DPRD, dan gubernur. Kami meminta agar segera ditindaklanjuti karena menyangkut nasib sekitar 3.000 mahasiswa aktif UNU Kalbar,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi ini, Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., menyampaikan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah konkret.
“Masalah infrastruktur jalan di UNU Kalbar sudah masuk dalam agenda perbaikan. Kami akan instruksikan langsung kepada Dinas PUPR Kabupaten Kubu Raya karena jalan tersebut kini berstatus jalan kabupaten,” jelasnya.
Harisson juga mengatakan bahwa sejumlah isu lain, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, akan dibawa ke forum koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Beberapa aspirasi teman-teman mahasiswa, termasuk masalah infrastruktur, tata kelola dana, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, akan kami bawa dan koordinasikan ke tingkat pusat,” ujarnya.
