Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dorong Reformasi Perizinan untuk Kurangi Kemiskinan
Kunjungan Pj Gubernur Kalbar, Harisson ke Kota Singkawang. (Adpim Kalbar)
KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperlihatkan keseriusannya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui reformasi perizinan usaha. Upaya strategis ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, melakukan kunjungan kerja ke Kota Singkawang, Kamis (16/1), untuk meninjau langsung pelaksanaan perizinan usaha.
Dalam kunjungan tersebut, Harisson didampingi Tim Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Zahrul Islami.
Harisson menegaskan bahwa percepatan proses perizinan menjadi langkah kunci dalam mendukung program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya sudah melihat langsung bagaimana prosesnya di Kota Singkawang, dan saya yakin ini bisa dipercepat. Hal ini sesuai dengan program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Harisson.
Sementara itu, Ketua Tim BSKDN Kemendagri, Zahrul Islami, memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kota Singkawang dalam menyederhanakan perizinan.
Ia menyoroti langkah progresif seperti penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan integrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission).
“Singkawang telah menunjukkan progres yang sangat baik. Ini adalah langkah penting untuk mempercepat perizinan dan meningkatkan daya tarik investasi di daerah ini,” kata Zahrul.
Zahrul juga menegaskan bahwa tim BSKDN akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam mempercepat reformasi birokrasi, khususnya di bidang perizinan.
Harisson berharap, dengan kemudahan proses perizinan, semakin banyak pelaku usaha yang tertarik berinvestasi di Kalimantan Barat.
Hal ini diyakini mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkuat perekonomian daerah.
