Pemprov Kalbar Matangkan Rencana 2025–2029
KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi memulai proses perencanaan pembangunan lima tahunan melalui pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (5/5).
Gubernur Kalbar Ria Norsan, didampingi Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, memimpin langsung pembukaan agenda strategis ini. Dalam sambutannya, Norsan menekankan pentingnya kerja kolektif lintas sektor dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam merancang arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita ingin Kalbar menjadi provinsi yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Ini hanya bisa tercapai lewat kolaborasi yang kuat,” kata Gubernur.
Kalbar yang memiliki garis perbatasan sepanjang hampir 1.000 kilometer dan luas wilayah kedua terbesar di Indonesia, disebut menghadapi tantangan unik, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur hingga penguatan sumber daya manusia (SDM).
Salah satu capaian positif yang diangkat adalah keberhasilan Kalbar keluar dari kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedang, menjadi provinsi dengan IPM tinggi, bahkan mencatat pertumbuhan tercepat se-Kalimantan.
Namun demikian, Gubernur Norsan juga mengingatkan sejumlah tantangan serius seperti ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif, belum optimalnya infrastruktur jalan provinsi, serta masih adanya desa-desa yang belum terjangkau layanan internet. “Kita butuh transformasi ekonomi yang berbasis keberlanjutan dan keadilan,” ujarnya.
Dokumen RPJMD ini, menurut Kepala Bappeda Kalbar Mahmuda, bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi pedoman penting dalam memastikan arah pembangunan provinsi selaras dengan kebutuhan rakyat dan kebijakan nasional.
Rencana strategis hingga 2029 akan memprioritaskan bidang pendidikan, pengembangan ekonomi hijau, dan sektor pariwisata. Beberapa program unggulan yang dirancang antara lain adalah penguatan bantuan pendidikan bagi siswa swasta, pengembangan pusat kreatif (creative hub), serta pembangunan lumbung pangan dan kawasan konservasi.
Adapun RKPD 2026 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang merata, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat. Pemprov juga akan menyelaraskan dengan program nasional seperti penyediaan makan bergizi gratis, rumah subsidi, dan pendidikan berbasis komunitas (sekolah rakyat).
Dukungan dari pemerintah pusat turut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, yang menyatakan secara daring bahwa Kalbar merupakan salah satu provinsi yang memperlihatkan komitmen kuat terhadap arah pembangunan nasional.
“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menyatukan visi dan arah pembangunan dari pusat hingga daerah. Transformasi tata kelola, sosial, dan ekonomi harus menjadi pondasi ke depan,” ujarnya.
Musrenbang ini menandai babak awal Kalbar dalam menyiapkan langkah strategis menuju 2029 dengan tekad menghadirkan perubahan yang merata dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat.
