Pemprov Kalbar Perkuat Peran KPAD dan Edukasi Keluarga
KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmennya untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak yang masih marak terjadi di wilayahnya. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyatakan bahwa penanganan kasus ini akan melibatkan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) secara serius dan berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur menyusul kasus tragis yang terjadi di Kota Singkawang, di mana seorang balita berusia 1 tahun 11 bulan meninggal dunia akibat kekerasan fisik.
“Kekerasan terhadap anak tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Kita punya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang akan terus kita dorong perannya dalam menangani dan mencegah kasus-kasus semacam ini,” tegas Norsan.
Ia menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kasus kekerasan anak justru datang dari dalam keluarga sendiri.
“Yang sering terjadi, pelaku kekerasan justru orang tua kandungnya sendiri. Ini yang memprihatinkan,” ujarnya.
Untuk itu, Gubernur mengimbau para orang tua di Kalbar agar lebih berhati-hati dan bijak dalam mendidik anak. Menurutnya, pola pengasuhan yang salah bisa berujung pada kekerasan fisik maupun psikis yang berdampak jangka panjang bagi perkembangan anak.
“Orang tua harus sadar, anak adalah amanah. Kalau salah dididik, anak bisa terjerumus dalam lingkungan buruk dan tidak sehat. Maka pendekatan yang lembut dan edukatif harus dikedepankan,” pungkasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya peran masyarakat, lembaga pendidikan, dan tokoh agama untuk bersama-sama membangun lingkungan yang aman dan ramah anak.
