Pj Gubernur Kalbar Tegaskan Peran Strategis BPK dalam Transparansi Keuangan Daerah
Pj Gubernur Kalbar Harisson Saat Memberikan Sambutan Dalam Kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala BPK Kalbar di Aula Kantor BPK Kalbar. (Adpim Kalbar)
KATAKALBAR – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“BPK telah menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ungkap Harisson saat menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala BPK Kalbar di Aula Kantor BPK Kalbar, Sabtu (15/2/2025).
Pada kesempatan tersebut, Harisson menyampaikan apresiasi kepada Winner Franky Halomoan Manalu atas dedikasi dan kerja kerasnya selama menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Kalbar.
“Jejak langkah beliau dalam memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah telah menjadi fondasi penting bagi kemajuan provinsi ini. Kami berharap prestasi ini menjadi inspirasi bagi kita semua,” ujarnya.
Selain itu, Pj Gubernur juga menyambut baik kedatangan pimpinan baru BPK RI Perwakilan Kalbar, Dr. Sri Haryati.
“Kehadiran Ibu di Kalimantan Barat kami sambut dengan penuh optimisme. Kami yakin kepemimpinan Ibu akan membawa BPK Kalbar ke tingkat profesionalisme yang lebih tinggi serta mempererat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan tata kelola yang lebih transparan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Harisson menekankan bahwa kredibilitas dan integritas BPK telah menjadi contoh nyata dalam menciptakan ekosistem pemerintahan yang bertanggung jawab dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Serah terima jabatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Pj Gubernur mengharapkan kerja sama yang erat antara Pemerintah Provinsi dan BPK tetap terjaga untuk mencegah korupsi serta meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
“Semoga sinergi ini terus solid dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik di Kalimantan Barat,” pungkasnya.
