Wagub Kalbar Dorong Penguatan Desa di Sekadau Hulu

KATAKALBAR – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menekankan pentingnya optimalisasi peran pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong kemajuan daerah. Hal ini ia sampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk pemerintah desa dan BPD se-Kecamatan Sekadau Hulu yang berlangsung di Aula Hotel Gajahmada, Pontianak, Jumat (17/10/2025).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Landak, Erani, serta ratusan peserta dari berbagai desa di wilayah Sekadau Hulu. Dalam sambutannya, Krisantus menyampaikan apresiasi atas kehadiran para perangkat desa dan menyebut mereka sebagai elemen penting dalam pembangunan.

“Pemerintahan desa bersama BPD adalah ujung tombak yang paling dekat dengan denyut nadi masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada sinergi dan kerja keras dari tingkat desa hingga provinsi,” ujar Krisantus.

Ia menegaskan bahwa kemajuan Kalimantan Barat harus dimulai dari desa. Untuk itu, ia mendorong peningkatan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Krisantus juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi secara bijak untuk mempercepat layanan serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan.

“Gunakan teknologi untuk hal-hal positif yang menunjang produktivitas dan kesejahteraan. Tetapi tetap waspada terhadap dampak negatifnya, terutama penyebaran berita bohong atau hoaks yang bisa memecah belah masyarakat,” pesannya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kegiatan investasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan, mengingat angka kemiskinan yang masih tinggi di Kalbar.

“Desa harus proaktif dalam menertibkan investasi yang masuk. Potensi sumber daya alam Kalbar melimpah, tetapi tanpa tata kelola yang baik, masyarakat tidak akan merasakan manfaatnya,” tegas Krisantus.

Terkait maraknya aktivitas tambang emas ilegal, ia menilai bahwa pendekatan legalisasi tambang rakyat bisa menjadi solusi yang menguntungkan secara ekonomi dan ramah lingkungan.

“Ini persoalan kompleks. Pemerintah harus hadir dengan solusi legal yang memberikan ruang bagi masyarakat, sekaligus menjamin transparansi dan kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Tak hanya itu, Krisantus turut menyinggung pentingnya percepatan operasional Pelabuhan Kijing agar Kalbar dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan ekspor.

“Nilai ekspor Kalbar mencapai triliunan rupiah. Jika komoditas kita tercatat di daerah lain, maka Kalbar kehilangan potensi besar. Pelabuhan Kijing harus menjadi pintu utama logistik dan ekspor daerah,” ujarnya penuh penekanan.

Menutup sambutannya, ia mendorong seluruh peserta untuk terus berinovasi dalam membangun desa yang mandiri dan berkelanjutan.

“Kita ingin Kalbar tidak hanya kaya sumber daya alam, tapi juga unggul dalam tata kelola dan kesejahteraan masyarakat. Semua itu dimulai dari desa. Majukan desa, majukan Kalimantan Barat!” pungkasnya disambut tepuk tangan peserta.