Pemprov Kalbar Siapkan Lokasi Sekolah Rakyat, Tinjau Kelayakan Gedung Eks BLK Pontianak
KATAKALBAR – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung program nasional Sekolah Rakyat terus menunjukkan kemajuan. Program yang diinisiasi pemerintah pusat ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, dengan pendekatan pendidikan berasrama berbasis pembinaan menyeluruh.
Sebagai bagian dari persiapan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalbar, melakukan survei awal terhadap calon lokasi Sekolah Rakyat di Pontianak, Selasa (1/7/2025).
Gedung eks Balai Latihan Kerja (BLK), kini Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja milik Pemprov Kalbar di Jalan Abdurrahman Saleh, menjadi fokus utama dalam survei ini. Tim meninjau langsung kondisi ruang kelas, fasilitas asrama, dan kelayakan bangunan untuk digunakan sementara sebagai Sekolah Rintisan Sekolah Rakyat.
Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar Rita Hastarita, Kepala Dinas Sosial Kalbar Raminudin, Kepala Disnakertrans Suherman, serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kalbar Linda Purnama.
“Kami sedang mengecek kesiapan fasilitas yang akan digunakan untuk menerima siswa Sekolah Rakyat tahun ini. Gedung eks BLK ini rencananya akan menjadi lokasi sementara sebelum bangunan permanen selesai di Singkawang,” ujar Rita Hastarita.
Rita menjelaskan bahwa Kalimantan Barat masuk dalam tahap awal pelaksanaan Sekolah Rakyat nasional. Tahun ini, Pemprov siap menampung siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, yang seluruhnya akan bersekolah sekaligus tinggal di lokasi yang sama.
“Setiap jenjang akan memiliki dua rombongan belajar (rombel), dengan kapasitas 25 siswa per rombel. Jadi total ada enam rombel untuk tahap awal,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan gratis yang terintegrasi dengan kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, makan, dan fasilitas pembelajaran berbasis digital.
“Ini bukan sekadar soal sekolah gratis. Tujuannya menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan benar-benar mendorong anak-anak dari keluarga tidak mampu agar bisa berkembang dan lepas dari jerat kemiskinan,” tambah Rita.
Selain Pontianak, program ini juga akan dikembangkan di beberapa wilayah lain di Kalbar, termasuk Kota Singkawang dan Kabupaten Ketapang.
Seluruh pembiayaan pembangunan Sekolah Rakyat akan menggunakan dana APBN, sementara pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan, mengurus administrasi, dan memenuhi seluruh persyaratan teknis.
Dengan sinergi pusat dan daerah, Pemprov Kalbar berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak-anak Kalbar.
