Gedung Eks-BLK Pontianak Dijadikan Sekolah Rakyat Sementara
KATAKALBAR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah inovatif dalam menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Gedung eks Balai Latihan Kerja (BLK) di Jalan Abdurrahman Saleh akan difungsikan sebagai Sekolah Rakyat sementara sebelum kompleks permanen program tersebut diresmikan di Singkawang.
Langkah cepat ini dilakukan menyusul survei awal oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalbar bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Tim memeriksa kesesuaian ruang kelas, fasilitas asrama, serta infrastruktur pendukung. Kepala Disdikbud Kalbar, yang turut memimpin peninjauan.
Upaya Solusi Cepat untuk Tantangan Pendidikan di Perbatasan
Gedung eks-BLK milik Pemprov Kalbar menjadi pilihan strategis, karena lokasinya yang mudah diakses dan memiliki fasilitas dasar yang memadai. Pemerintah daerah sengaja memilih jalur ini agar anak-anak yang terpinggirkan bisa segera menikmati layanan pendidikan berasrama tanpa menunggu pembangunan baru.
Dalam peninjauan tersebut turut hadir pejabat penting: Kepala Dinas Sosial Raminudin, Kepala Disnakertrans Suherman, dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Linda Purnama.
Kapasitas Terbatas, Pendidikan Terarah
Program rintisan ini akan menampung siswa dari jenjang SD hingga SMA. Setiap jenjang terdiri dari dua rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas masing-masing 25 siswa. Dengan demikian, tahap awal akan melibatkan total enam rombel.
“Kita lebih memilih kualitas seleksi. Biar sedikit, tapi tetap terarah dan membina anak-anak yang paling membutuhkan,” tambah Rita.
Sekolah Rakyat: Selain Sekolah Gratis, Juga Asrama dan Ekosistem Digital
Sekolah Rakyat bukan sekadar menyediakan layanan pendidikan gratis. Model ini dirancang untuk memasukkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dalam lingkungan yang aman dan mendukung — menyediakan tempat tinggal, fasilitas digital, dan gizi harian.
“Lewat pembelajaran berasrama plus ekosistem digital, kami ingin anak-anak ini punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan nggak tertinggal hanya karena kondisi ekonomi,” ujar Rita.
Pembiayaan program ini menggunakan Dana APBN, sementara Pemprov Kalbar bertanggung jawab menyiapkan lahan, koordinasi administratif, hingga pengurusan izin teknis lainnya.
Rencana Jangka Panjang dan Replikasi di Wilayah Lain
Meski Pontianak menjadi titik awal, program ini akan berkembang ke wilayah lain di Kalbar seperti Singkawang dan Ketapang, dengan lokasinya yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan ketersediaan lahan.
“Gagasan ini bisa direplikasi. Kami ingin anak-anak di seluruh Kalbar bisa menikmati akses pendidikan setara tanpa diskriminasi,” tegas Rita.
Dengan pendekatan responsif dan kolaboratif antara pusat dan daerah, diharapkan Sekolah Rakyat akan menjadi katalis perubahan nyata dalam akses pendidikan inklusif di Kalbar.
