Menteri Sosial Dorong Akurasi Data dan Transformasi Bantuan Sosial
KATAKALBAR – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menyampaikan sejumlah poin penting dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/10/2025). Salah satu fokus utama adalah penajaman data penerima manfaat bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Di hadapan peserta Dialog Kesejahteraan Sosial dan pelaksana program Sekolah Rakyat, Gus Ipul—sapaan akrab Mensos—menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan verifikasi ulang data sosial secara besar-besaran.
“Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah melakukan ground check dan verifikasi data bersama BPS. Dari lebih dari 3 juta data yang dicek, sekitar 1,9 juta tidak tepat sasaran. Karena itu, seluruh data kini dipusatkan dan harus mengacu pada data BPS,” jelas Mensos.
Ia memaparkan bahwa selama ini, banyak program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, seperti Program Indonesia Pintar yang salah sasaran hingga 55 persen, serta distribusi gas 3 kilogram yang juga melenceng 60 persen dari target.
Untuk memperbaiki sistem, pemerintah kini menggunakan dua pendekatan: jalur formal dari pemerintah desa hingga provinsi, dan jalur non-formal melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat digunakan masyarakat secara langsung untuk mendaftar maupun menyanggah.
“Kami berharap pemutakhiran data bisa selesai pekan ini. Semoga keluarga di desil 2, 3, dan 4 dapat tumbuh menjadi keluarga mandiri. Prinsipnya: bantuan sementara, berdaya selamanya,” ujar Saifullah Yusuf.
Mensos juga menjelaskan peta penerima manfaat berdasarkan pembagian desil, yakni desil 1 untuk kategori miskin ekstrem dan desil 2–4 untuk keluarga rentan. Pemerintah menargetkan pemberian Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada 35 juta keluarga atau sekitar 140 juta jiwa dari kelompok ini.
Program Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan. Gus Ipul menyebut program ini dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang menargetkan pembangunan 500 sekolah di seluruh Indonesia.
“Presiden menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, masing-masing menampung hingga 1.000 siswa. Di Pontianak, Sekolah Rakyat ini menjadi sekolah ke-53. Tahun ini, akan dibangun 100 gedung permanen, termasuk di Kalimantan Barat,” terangnya.
Gus Ipul berharap Sekolah Rakyat menjadi wadah strategis dalam membina generasi muda dari keluarga miskin agar lebih berdaya dan memiliki masa depan cerah.
“Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi berkarakter dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Mari kita bekerja, bergerak, dan berdampak,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam pernyataan terpisah, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan dukungannya terhadap program-program prioritas Kementerian Sosial, terutama penguatan pilar sosial dan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik program prioritas yang digagas Kementerian Sosial, terutama penguatan pilar-pilar sosial dan pembentukan Sekolah Rakyat. Ini merupakan langkah nyata yang sejalan dengan komitmen kami di daerah untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem,” ujar Gubernur Ria Norsan.
Norsan menambahkan, penanggulangan kemiskinan memerlukan kerja sama lintas sektor dan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi kebijakan dan kesinambungan program antara pusat dan daerah. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimis kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat akan terus meningkat,” tegasnya.
