Norsan Dorong Akses Pembiayaan UMKM agar Naik Kelas
KATAKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong penguatan akses pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Norsan, Kalimantan Barat memiliki lebih dari 225 ribu pelaku UMKM yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah. Namun, potensi tersebut perlu didukung akses pembiayaan dan literasi keuangan agar pelaku usaha mampu berkembang dan naik kelas.
Hal tersebut disampaikan Norsan saat memaparkan capaian dan inovasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalimantan Barat dalam Virtual Assessment TPAKD Award yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (29/7/2026).
Norsan mengatakan potensi ekonomi Kalbar cukup besar dan tersebar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, kesehatan hingga pengelolaan lingkungan.
“Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tugas kita memastikan potensi tersebut didukung akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta literasi keuangan yang baik agar UMKM dapat tumbuh dan naik kelas,” katanya.
Untuk mendukung pelaku usaha, TPAKD Kalbar menjalankan delapan program prioritas pada 2025. Program tersebut mencakup pemberdayaan UMKM, digitalisasi UMKM, perluasan titik layanan keuangan, perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi jaminan sosial, peningkatan literasi keuangan, serta business matching.
Menurut Norsan, kemudahan memperoleh akses pembiayaan harus dibarengi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengelola keuangan. Karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi bagian penting dalam penguatan UMKM.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalbar mencapai 51,95 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 84,16 persen.
Norsan juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi Kalbar yang menunjukkan perkembangan positif. Pada 2025, IPM Kalbar mencapai 72,09, tingkat kemiskinan 5,97 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen, pertumbuhan ekonomi 5,39 persen, dan inflasi berada pada angka 1,85 persen.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait luas wilayah Kalbar, keterbatasan layanan keuangan di daerah terpencil, serta belum meratanya infrastruktur digital.
Karena itu, pemerintah provinsi terus mendorong kolaborasi dengan OJK, industri jasa keuangan, pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat kapasitas UMKM.
“Ke depan kami akan terus memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan semakin inklusif dan berkelanjutan,” tutup Ria Norsan.
