TPAKD Kalbar Perkuat Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan UMKM
KATAKALBAR – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalimantan Barat memperkuat berbagai program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi salah satu fokus yang terus didorong.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan TPAKD memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sektor jasa keuangan.
Norsan menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Virtual Assessment TPAKD Award di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (29/7/2026).
TPAKD Kalbar telah dibentuk sejak 2018. Saat ini, keberadaannya telah mencakup seluruh 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Pada 2025, TPAKD Kalbar menjalankan sejumlah program prioritas. Program tersebut meliputi perluasan titik layanan keuangan, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), edukasi investasi, optimalisasi jaminan sosial, peningkatan literasi keuangan, hingga business matching.
Program-program tersebut diarahkan agar masyarakat semakin memahami layanan keuangan sekaligus memiliki akses yang lebih luas terhadap produk dan pembiayaan formal.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang merata,” ujarnya.
Menurut Norsan, peningkatan akses keuangan perlu dibarengi dengan penguatan literasi. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang cukup agar dapat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Barat mencapai 51,95 persen. Sementara tingkat inklusi keuangan tercatat sebesar 84,16 persen.
Di sisi lain, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM menjadi bagian dari agenda TPAKD ke depan. Pemerintah daerah ingin memastikan pelaku usaha memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh dukungan pembiayaan melalui layanan keuangan formal.
“Ke depan kami akan terus memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan semakin inklusif dan berkelanjutan,” tutup Ria Norsan.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Kalbar terus mendorong kolaborasi dengan OJK, industri jasa keuangan, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai pemangku kepentingan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat layanan keuangan sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengembangkan aktivitas ekonomi.
