Norsan Sebut Digitalisasi Pembayaran Bisa Tekan Kebocoran dan Dongkrak PAD Kalbar
KATAKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menilai digitalisasi transaksi pembayaran pemerintah daerah dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Norsan saat meluncurkan Open Application Programming Interface (Open API) Pembayaran Bank Kalbar dan QRIS Dinamis Merchant Presented Mode (MPM) dalam High-Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (5/8/2026).
Inovasi tersebut ditujukan untuk mendukung pembayaran pajak daerah dan berbagai transaksi pemerintah secara digital. Peresmian dilakukan secara simbolis oleh Norsan bersama Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Ketua DPRD Kalbar, Direktur Utama Bank Kalbar, serta perwakilan Polda Kalbar.
Norsan mengatakan digitalisasi pembayaran dapat mengurangi ketergantungan terhadap proses administrasi manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan maupun kebocoran penerimaan.
Menurutnya, transaksi digital juga memungkinkan pemerintah memperoleh data penerimaan secara lebih cepat dan akurat.
“Melalui Open API dan QRIS Dinamis MPM ini, masyarakat akan semakin mudah bertransaksi. Di sisi lain, pemerintah memperoleh data penerimaan pajak secara real time sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menilai sistem tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola penerimaan daerah. Karena itu, implementasi digitalisasi pembayaran tidak boleh hanya berhenti pada peluncuran sistem, tetapi harus dipastikan benar-benar digunakan masyarakat.
Norsan meminta Bapenda Kalbar dan Bank Kalbar turun langsung melakukan pemantauan terhadap penerapan QRIS di lapangan.
“Jangan sampai apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pastikan masyarakat benar-benar sudah dapat memanfaatkan QRIS dalam berbagai layanan,” tegasnya.
Norsan juga mengapresiasi capaian Kalimantan Barat dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar kini telah masuk kategori Digital dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Ini merupakan hasil kerja sama yang patut kita syukuri. Namun, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Norsan.
Ia berharap penerapan pembayaran digital dapat mempercepat transaksi sekaligus memperkuat akurasi pencatatan penerimaan pajak daerah.
“Saya meyakini transformasi digital ini mampu memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Barat secara signifikan,” pungkasnya.
