Norsan Dorong Digitalisasi Layanan Publik, Seluruh Daerah di Kalbar Masuk Kategori Digital
KATAKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong pemerintah daerah terus mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui peluncuran Open Application Programming Interface (Open API) Pembayaran Bank Kalbar dan QRIS Dinamis Merchant Presented Mode (MPM).
Peluncuran inovasi tersebut dilakukan dalam High-Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (5/8/2026).
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol layar secara simbolis oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Ketua DPRD Kalbar, Direktur Utama Bank Kalbar, serta perwakilan Polda Kalbar.
Dalam kesempatan tersebut, Norsan mengapresiasi sinergi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Kalbar, Tim Pembina Samsat, serta seluruh anggota TP2DD dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat kini telah masuk kategori Digital dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Ini merupakan hasil kerja sama yang patut kita syukuri. Namun, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Norsan.
Norsan meminta capaian tersebut tidak hanya menjadi indikator administratif, tetapi harus benar-benar tercermin dalam pelayanan yang diterima masyarakat.
Ia bahkan meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Bank Kalbar memastikan penerapan QRIS telah berjalan secara luas di lapangan.
“Jangan sampai apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pastikan masyarakat benar-benar sudah dapat memanfaatkan QRIS dalam berbagai layanan,” tegasnya.
Menurut Norsan, pemanfaatan teknologi pembayaran dapat membuat proses transaksi menjadi lebih praktis dan cepat. Masyarakat juga tidak perlu melalui proses administrasi manual yang panjang dalam mengakses sejumlah layanan pembayaran pemerintah.
Ia mencontohkan penggunaan pembayaran digital di sejumlah restoran di Jakarta yang telah menerapkan transaksi menggunakan barcode.
“Melalui Open API dan QRIS Dinamis MPM ini, masyarakat akan semakin mudah bertransaksi. Di sisi lain, pemerintah memperoleh data penerimaan pajak secara real time sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Norsan mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan inovasi pelayanan.
“Saya meyakini transformasi digital ini mampu memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Barat secara signifikan,” pungkasnya.
