Adipura 2025, Kalbar Fokus Urus Sampah
Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat bertemu media di Jakarta/Sumber Instagram Ria Norsan
KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terlibat aktif dalam penilaian Adipura 2025. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyebut ajang ini bukan sekadar perlombaan kota bersih, melainkan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja daerah dalam mengelola sampah dan lingkungan.
Penegasan ini disampaikan Norsan usai menghadiri pengarahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hanif Faisol Nurofiq dalam acara bertajuk Kebijakan dan Pelaksanaan Adipura Baru di Jakarta, Senin (4/8/2025).
“Melalui penilaian Adipura ini, saya mengimbau kepada seluruh kabupaten/kota untuk lebih serius menangani persoalan sampah. Ini akan menjadi indikator nyata keberhasilan para kepala daerah,” ujar Ria Norsan.
Dalam kesempatan itu, Norsan menyambut baik perubahan mekanisme Adipura yang kini dinilai lebih ketat dan transparan. Ia menyebut Kalbar pernah meraih penghargaan tersebut dan kini berambisi untuk kembali mencatat prestasi yang sama.
Program Adipura 2025 memang mengalami sejumlah pembaruan signifikan. KLHK menyatakan bahwa penilaian tahun ini tidak hanya menobatkan kota-kota bersih, tetapi juga akan memberi label “Kota Kotor” bagi wilayah yang dinilai abai terhadap pengelolaan sampah.
“Seluruh kota yang masih memiliki TPS liar otomatis gugur dalam penilaian. Mereka langsung diberi predikat kota kotor,” tegas Menteri LHK, Hanif Faisol.
Penilaian Adipura 2025 akan mengacu pada empat indikator utama: pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara. Selain itu, klasifikasi kota peserta dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, mulai dari kota metropolitan hingga kota kecil.
Gubernur Ria Norsan mengingatkan bahwa Adipura kini bukan hanya soal citra, tetapi menyangkut keseriusan kepala daerah dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
“Kalau tidak serius, maka konsekuensinya jelas. Bukan penghargaan yang didapat, tapi predikat kota kotor. Ini menyangkut citra daerah,” katanya.
Pemprov Kalbar pun berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah. Norsan menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah dalam menyukseskan program ini.
“Ini soal komitmen dan kepemimpinan,” tutupnya.
