Bedah Buku Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Gubernur Kalbar Dorong Transparansi Tata Kelola Pemerintahan
KATAKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya pemahaman mendalam tentang proses hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai kunci pencegahan masalah birokrasi. Hal ini disampaikan saat menghadiri peluncuran dan bedah buku “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” karya Herman Hofi Munawar di Aming Coffee Podomoro, Kamis malam.
Acara yang dikemas dalam suasana diskusi terbuka ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, serta sejumlah pejabat, akademisi, dan pelaku pengadaan dari berbagai instansi.
Pengadaan: Celah yang Harus Ditutup dengan Pengetahuan
Dalam sambutannya, Gubernur Norsan mengapresiasi hadirnya buku tersebut yang dianggap mampu menjawab kebutuhan praktis di lapangan, khususnya dalam menghadapi kompleksitas regulasi pengadaan pemerintah.
“Banyak pelanggaran terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena miskomunikasi atau miskonsepsi atas aturan. Buku ini hadir untuk menutup celah-celah itu,” ujarnya.
Ia menyebut, pengadaan barang dan jasa merupakan bagian paling rawan dari sistem pemerintahan yang kerap bersinggungan dengan masalah hukum. Oleh karena itu, ia menilai pentingnya sumber rujukan yang tidak hanya berbasis teori, tapi juga berakar dari praktik nyata.
Herman Munawar: Reformasi Pengadaan Adalah Reformasi Peradaban
Penulis buku sekaligus pakar hukum administrasi publik, Herman Hofi Munawar, menyampaikan bahwa pengadaan bukan sekadar prosedur teknis, melainkan elemen krusial dalam membangun tata kelola yang sehat dan berintegritas.
“Jika pengadaan kacau, maka denyut pelayanan publik pun terganggu. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal etika dan arah kebijakan,” kata Herman.
Ia menekankan bahwa pengadaan seharusnya menjadi titik masuk reformasi birokrasi yang lebih luas. Buku yang ditulisnya ini, menurutnya, mencoba menjawab tantangan itu dengan pendekatan normatif, aplikatif, dan transformatif.
Sinergi Akademik dan Praktik Lapangan
Acara peluncuran dan bedah buku juga menjadi ruang temu bagi praktisi dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan. Diskusi yang berlangsung hangat mengungkap pentingnya membangun kesadaran kolektif bahwa sistem pengadaan harus didesain untuk mendukung transparansi dan efisiensi, bukan sekadar memenuhi prosedur.
Menurut Norsan, Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus mendorong edukasi terhadap aparatur di bidang pengadaan agar mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
“Pemahaman adalah benteng awal pencegahan. Buku ini bisa menjadi bekal bagi pejabat pengadaan, bahkan hingga ke level desa,” ungkapnya.
Pengetahuan Sebagai Investasi Tata Kelola
Peluncuran buku “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” menjadi lebih dari sekadar momen literasi. Ia menjadi ajakan untuk memperkuat fondasi hukum dalam praktik pemerintahan, sekaligus menumbuhkan budaya profesionalisme dalam layanan publik.
Dengan mengangkat pentingnya integritas dan kapasitas hukum, buku ini diharapkan dapat memicu lahirnya sistem pengadaan yang tidak hanya taat regulasi, tapi juga berorientasi pada hasil yang berpihak pada kepentingan publik.
