Kalbar Siap Jalankan Sekolah Rakyat: Komitmen Pendidikan untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem
KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menyatakan kesiapannya untuk menjadi bagian dari pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Tahun 2025, sebuah inisiatif nasional yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan inklusif dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Program ini dirancang oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kalimantan Barat masuk dalam gelombang pertama daerah yang akan mengimplementasikannya. Untuk tahap awal, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis telah melakukan survei lapangan guna meninjau kelayakan fasilitas yang akan digunakan sebagai lokasi sementara sekolah rintisan tersebut.
Gedung Eks BLKI Pontianak Jadi Lokasi Sementara Sekolah Rakyat
Di Kota Pontianak, Gedung Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja (eks Balai Latihan Kerja/BLKI) yang terletak di Jalan BLKI direncanakan menjadi lokasi sementara Sekolah Rakyat. Gedung ini dinilai strategis dan memiliki potensi untuk disulap menjadi fasilitas pendidikan berasrama yang memenuhi standar minimum operasional program nasional tersebut.
Peninjauan lokasi dilakukan bersama sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Rita Hastarita; Kepala Dinas Sosial Raminudin; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suherman; serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kalbar, Linda Purnama.
“Kami sedang memastikan kesiapan gedung yang akan digunakan sementara untuk menjalankan Sekolah Rakyat di Kalbar. Ini bagian dari komitmen Pemprov untuk mendukung program strategis pemerintah pusat,” ujar Rita Hastarita, Minggu (6/7/2025).
Target Tiga Jenjang Pendidikan: SD, SMP, dan SMA
Pemprov Kalbar menargetkan akan mulai menerima siswa Sekolah Rakyat tahun ini, mencakup tiga jenjang sekaligus: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Nantinya, masing-masing jenjang akan memiliki dua rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas maksimal 25 siswa per rombel.
“Insyaallah tahun ini kita sudah siap menerima siswa dari semua jenjang. Sementara mereka akan belajar di lokasi rintisan di Pontianak, sambil menunggu pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang akan dibangun di Kota Singkawang,” jelas Rita.
Sekolah Rakyat: Pendidikan Gratis, Asrama, dan Ekosistem Digital
Sekolah Rakyat merupakan model pendidikan terpadu yang menyatukan fasilitas akademik, asrama, dan dukungan digital dalam satu sistem yang didesain untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Seluruh pembiayaan pembangunan sekolah ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan dan memenuhi berbagai ketentuan teknis.
“Ini bukan hanya tentang menyediakan pendidikan gratis, tapi membangun ruang aman dan kondusif bagi anak-anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, terlepas dari kondisi ekonomi keluarganya,” tutur Rita.
Menurut Rita, dengan pendekatan yang menyeluruh—mulai dari pendidikan formal, pemenuhan gizi, pengasuhan, hingga pembinaan karakter—Sekolah Rakyat diharapkan mampu mengintervensi secara langsung lingkaran kemiskinan yang selama ini sulit diputus di banyak wilayah pelosok.
Tak Hanya Pontianak, Sekolah Rakyat Akan Hadir di Ketapang dan Singkawang
Selain di Pontianak, program Sekolah Rakyat juga direncanakan akan dijalankan di beberapa kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Barat, termasuk Singkawang dan Ketapang. Wilayah-wilayah tersebut dipilih karena memiliki populasi keluarga miskin ekstrem yang cukup signifikan, serta keterbatasan akses pendidikan formal yang memadai.
Pemprov Kalbar menegaskan bahwa pelaksanaan program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab moral pemerintah daerah untuk hadir dan menyentuh masyarakat yang selama ini tertinggal dari kemajuan.
“Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk anak-anak yang paling rentan. Kami di daerah akan terus memastikan pelaksanaannya berjalan maksimal,” tegas Rita.
Dengan dimulainya tahapan awal ini, Kalimantan Barat menunjukkan kesiapannya sebagai pionir daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
