Norsan Dorong Perdagangan Karbon Jadi Peluang Ekonomi Hijau Kalbar
KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan kesiapan mendukung pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan. Langkah tersebut dinilai tidak hanya penting untuk menjaga kelestarian hutan, tetapi juga berpotensi membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan komitmen tersebut setelah menghadiri penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon sekaligus peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Norsan mengatakan luasnya kawasan hutan yang dimiliki Kalimantan Barat menjadi modal penting dalam pengembangan perdagangan karbon. Menurutnya, pengelolaan potensi tersebut dapat memberikan manfaat ganda, baik bagi lingkungan maupun masyarakat.
“Kalimantan Barat memiliki potensi hutan yang sangat besar. Ini menjadi peluang untuk menghadirkan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menyambut kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub yang dinilai dapat memperkuat tata kelola perdagangan karbon di sektor kehutanan. Sistem yang transparan dan akuntabel dianggap penting untuk memastikan pengelolaan karbon berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.
“Kami menyambut baik kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub. Ini menjadi instrumen penting untuk mentransformasi cara kita mengelola hutan agar tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” katanya.
Norsan menegaskan Pemprov Kalbar siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam implementasi perdagangan karbon di daerah. Dukungan tersebut mencakup proses perizinan sesuai ketentuan serta mendorong pelaku usaha menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi langkah baru dalam pengelolaan perdagangan karbon sektor kehutanan di Indonesia.
Platform tersebut diharapkan mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) serta Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Menurut Raja Juli, Indonesia Forestry Carbon Hub juga berperan sebagai pusat data digital yang digunakan untuk memantau kinerja penyerapan karbon di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan sistem tersebut diharapkan meningkatkan transparansi, mencegah praktik double counting, dan memperkuat kepercayaan pasar internasional terhadap kredit karbon Indonesia.
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo turut mengapresiasi terbentuknya sistem perdagangan karbon sektor kehutanan tersebut.
Menurut Hashim, sistem tersebut merupakan hasil kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mendukung agenda perubahan iklim.
Ia menilai langkah tersebut menunjukkan kemampuan Indonesia menerjemahkan komitmen perubahan iklim ke dalam implementasi nyata sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam agenda iklim global.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, sejumlah kepala daerah, perwakilan kementerian dan lembaga, serta pelaku usaha yang bergerak dalam perdagangan karbon, transisi energi, dan pengembangan ekonomi hijau.
