Norsan Siapkan Pendidikan Politik dan Transparansi Pemerintahan untuk Perkuat Demokrasi Kalbar
KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat kualitas demokrasi melalui peningkatan pendidikan politik, transparansi pemerintahan, serta kolaborasi yang lebih luas dengan media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, usai menerima penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025. Dalam penilaian terbaru, Kalbar mencatat skor 86,17 dan masuk empat besar provinsi dengan kualitas demokrasi terbaik di Indonesia.
Menurut Norsan, capaian tersebut tidak boleh membuat daerah berpuas diri. Sebaliknya, hasil tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia juga memiliki hubungan erat dengan perkembangan demokrasi. Karena itu, Pemprov Kalbar menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 72,09.
“Jika IPM meningkat, maka kualitas demokrasi melalui IDI juga akan semakin baik,” katanya.
Untuk menjaga tren positif tersebut, Pemprov Kalbar akan terus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sekaligus memperkuat keterbukaan informasi publik.
“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.
Norsan menegaskan pemerintah daerah akan terus membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk media dan organisasi masyarakat sipil, guna menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan inklusif.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk terus merawat demokrasi yang damai, inklusif, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Lodewijk F. Paulus, menilai evaluasi IDI menjadi instrumen penting dalam mengukur perkembangan demokrasi sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Melalui forum evaluasi nasional capaian IDI ini, kita diharapkan dapat bersama-sama melakukan evaluasi terhadap indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis guna memperkuat kemajuan demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
