Norsan Soroti Stigma Pelayanan Rumah Sakit Daerah dan Dorong Pembenahan Menyeluruh

KATAKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyoroti masih adanya anggapan masyarakat bahwa pelayanan rumah sakit daerah berjalan lambat. Ia meminta kondisi tersebut dijawab melalui transformasi menyeluruh agar rumah sakit daerah mampu memberikan layanan yang cepat, profesional, dan berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Norsan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) ke-16 di Hotel Novotel Pontianak, Kamis (11/6/2026).

Rakernas ARSADA XVI diikuti jajaran pengelola rumah sakit daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut turut dihadiri Pendiri ARSADA Dr. Umar Wahid, Sp.P., serta Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dr. Opti Palupi Rahayuningtyas, M.P.H., yang hadir mewakili Menteri Kesehatan RI.

Pembukaan Rakernas ditandai dengan pemukulan hadrah oleh Gubernur Kalbar bersama para tamu kehormatan.

Norsan mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Kalimantan Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakernas ARSADA tahun ini. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi momentum untuk menyatukan langkah dalam memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit daerah.

Rakernas tahun ini mengangkat tema “Mewujudkan Rumah Sakit Unggul melalui Transformasi Tata Kelola serta Reformasi Pelayanan Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Keuangan.”

Norsan berharap tema tersebut tidak berhenti pada pembahasan dalam forum, tetapi menghasilkan kebijakan dan langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Harapan saya, Rakernas ini menghasilkan keputusan yang dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Tema yang kita usung jangan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah,” ujarnya.

Ia kemudian menyoroti persepsi sebagian masyarakat yang masih menganggap pelayanan di rumah sakit daerah berjalan lambat. Menurut Norsan, anggapan tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan mulai dari pelayanan medis, kualitas tenaga kesehatan, hingga sistem manajemen rumah sakit.

“Masyarakat masih menilai pelayanan rumah sakit daerah lambat. Stigma ini harus kita hilangkan. Rumah sakit daerah harus mampu menunjukkan bahwa pelayanannya cepat, profesional, dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan rumah sakit lainnya,” tegasnya.

Norsan menilai penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sebagian besar rumah sakit daerah dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi. Fleksibilitas dalam pengelolaan tersebut dinilai dapat membantu rumah sakit mengembangkan fasilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Selain tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Norsan mengatakan perkembangan teknologi medis harus diikuti dengan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan agar proses diagnosis dan penanganan pasien semakin tepat.

“Kecepatan pelayanan harus dibarengi dengan ketelitian. Rumah sakit daerah harus semakin maju, responsif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dr. Opti Palupi Rahayuningtyas mengatakan penguatan tata kelola dan reformasi pelayanan menjadi faktor penting bagi rumah sakit daerah untuk meningkatkan daya saing.

Ia menyebut rumah sakit daerah memiliki posisi strategis sebagai bagian dari layanan rujukan dalam sistem kesehatan nasional. Karena itu, aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta orientasi pada hasil perlu terus diperkuat.

“Melalui penguatan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan risiko yang baik, serta budaya organisasi yang profesional, rumah sakit daerah akan mampu meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Opti juga menekankan pentingnya pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Menurutnya, sistem remunerasi yang transparan dan berkeadilan juga diperlukan untuk menjaga motivasi tenaga medis sekaligus mendukung kualitas pelayanan.

Dari sisi pembiayaan, rumah sakit daerah didorong memiliki tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Hal tersebut diperlukan agar rumah sakit memiliki kemampuan untuk mengembangkan fasilitas, teknologi kesehatan, serta kapasitas sumber daya manusia.

Ia mengajak pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, akademisi, dan anggota ARSADA memperkuat kolaborasi dalam mendorong transformasi rumah sakit daerah.

“Momentum Rakernas ini harus menjadi pijakan bersama untuk memperkuat transformasi rumah sakit daerah. Kita ingin rumah sakit daerah tidak hanya memenuhi standar pelayanan, tetapi menjadi institusi kesehatan yang unggul dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.