Pemprov Perkuat Sinergi Tangani Karhutla dan Krisis Air Bersih di Kubu Raya

KATAKALBAR — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong sinergi seluruh pihak untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mengatasi dampak kemarau yang memicu krisis air bersih di Kabupaten Kubu Raya.

Pesan tersebut disampaikan Norsan saat meninjau langsung lokasi karhutla di Parit H. Mukhsin, Kubu Raya, Selasa (1/9/2026). Dalam kunjungan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak.

Norsan menilai penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Pencegahan membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, masyarakat, peladang, hingga perusahaan.

“Saya menyampaikan lagi kepada masyarakat, tolong, tolong, jangan membakar pada saat kemarau ini. Itu saja saya sampaikan kepada masyarakat. Ini baik masyarakat korporasi, masyarakat umum, dan juga masyarakat yang peladang, semua seimbang,” kata Norsan.

Menurutnya, kondisi kemarau saat ini meningkatkan risiko kebakaran. Suhu yang semakin panas membuat lahan lebih mudah terbakar, sehingga aktivitas pembukaan lahan harus dilakukan dengan kewaspadaan tinggi.

“Sehingga orang membakar itu tidak perlu pakai minyak tanah dengan pemantik api lagi. Pakai puntung rokok, obat nyamuk pun sudah mudah terbakar sekarang,” tambahnya.

Norsan menegaskan pencegahan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama karena dampaknya dapat meluas hingga mengganggu kesehatan masyarakat.

“Kasihan anak-anak yang masih kecil sudah kena ISPA. Saya pikirkan perbuatan kita itu bukan untuk keuntungan kita sendiri, tapi untuk masyarakat ramai,” tambahnya.

Pemprov Salurkan Air Bersih

Selain penanganan karhutla, Pemprov Kalbar juga bergerak membantu masyarakat yang menghadapi persoalan ketersediaan air bersih akibat kondisi kemarau.

Dalam kunjungan ke Kubu Raya, pemerintah provinsi membawa tiga tangki air bersih untuk disalurkan kepada masyarakat.

“Hari ini kita sudah bawa tiga tangki rencananya,” kata Norsan.

Norsan mengatakan pemerintah akan berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Sumber air kan yang ada sudah disampaikan Pak Banti. Salah satu di Anjungan itu sumber air kita, air bersih kita,” kata Norsan.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap dampak kemarau yang dirasakan masyarakat.

Karhutla di Lahan Gambut Jadi Perhatian

Norsan juga memberikan perhatian khusus terhadap kawasan gambut. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran di lahan gambut karena api berpotensi sulit dipadamkan dan dapat menimbulkan dampak lebih luas.

“Kita mengharapkan yang tanah gambut ini jangan sampai membakar. Mohon, jangan membakar di tanah gambut,” ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah memastikan penanganan terhadap korporasi yang terbukti terlibat karhutla dilakukan secara tegas. Norsan menyebut terdapat empat perusahaan yang telah dilaporkan.

“Yang sudah kita laporkan sampai mencabut izin. Mencabut izinnya juga pidana. Izin dicabut dan juga dikenakan pidana. Itu sangat tegasnya,” tambahnya.

Perda Bukan Alasan Bebas Membakar

Norsan turut mengingatkan masyarakat mengenai Perda Nomor 1. Menurutnya, aturan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak boleh dimaknai sebagai izin untuk melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

“Walaupun dilindungi dengan Perda, jangan sembarangan bakarnya,” kata Norsan.

Ia kembali menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam mencegah karhutla. Sebab, dampak kebakaran dan asap tidak berhenti di lokasi kejadian, tetapi dapat dirasakan masyarakat secara luas.

“Akibatnya itu berimplikasi kepada masyarakat ramai. Kasihan,” tutupnya.