Revitalisasi SMK jadi Langkah Strategis Pemerintah Perkuat Pendidikan Vokasi
KATAKALBAR – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pendidikan vokasi di Tanah Air. Melalui program renovasi dan revitalisasi infrastruktur sekolah, sebanyak 1.439 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh Indonesia akan mendapatkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana pada tahun 2025.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, menilai langkah ini sebagai wujud nyata keseriusan pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan, terutama di daerah.
Syarif Faisal menjelaskan, di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sendiri terdapat 52 sekolah jenjang SMA/SMK, baik negeri maupun swasta, yang telah dipastikan menerima bantuan renovasi dan revitalisasi infrastruktur dari pemerintah pusat.
“Total ada 52 sekolah yang terbagi jenjang SMA 26 sekolah, dan SMK 26 sekolah baik sekolah negeri maupun swasta di Kalbar,” ujarnya.
Ia merinci, untuk jenjang SMA terdiri dari 25 sekolah negeri dan satu sekolah swasta, sementara SMK terdiri atas 23 sekolah negeri dan tiga sekolah swasta. “Untuk tahun 2025 ini, proses pembangunannya sudah dimulai semua,” tambahnya.
Menurut Syarif Faisal, sasaran bantuan diarahkan terutama kepada sekolah-sekolah dengan kondisi bangunan rusak sedang hingga rusak berat. Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan, tetapi juga revitalisasi untuk pembangunan baru bagi sekolah yang memiliki lahan mencukupi.
“Untuk rehab sekolah ini, minimal kondisi rusak sedang. Sedangkan, untuk rusak berat juga memperoleh revitalisasi untuk bangun baru sepanjang ada lahan kosong,” jelasnya.
“Jadi dari total sekolah yang mendapatkan bantuan ini paling banyak rehap, karena kondisi sekolahnya rusak sedang,” lanjutnya.
Selain sekolah yang telah ditetapkan sejak awal tahun, Syarif juga mengungkapkan terdapat empat SMK tambahan di Kalbar yang baru menerima program bantuan pada akhir September dan awal Oktober 2025. Penambahan ini menunjukkan bahwa pemerintah terus memperluas jangkauan bantuan agar semua sekolah yang membutuhkan dapat segera tertangani.
Sementara itu, dari sisi nasional, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Saryadi, menjelaskan bahwa penentuan sekolah penerima dilakukan secara selektif dan berbasis data.
Menurutnya, pemerintah berupaya agar program revitalisasi ini tepat sasaran dan benar-benar menyentuh sekolah yang membutuhkan perbaikan mendesak.
“Sasaran program revitalisasi ditetapkan berdasarkan kondisi kerusakan bangunan sekolah,” ujar Saryadi.
Ia menegaskan, data Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana di tiap daerah. “Pihaknya akan menggunakan data Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2025 yang memuat kondisi sarana dan prasarana sekolah,” jelasnya.
Program revitalisasi SMK ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan modern. Fasilitas yang memadai akan menunjang proses pembelajaran berbasis praktik dan memperkuat kesiapan siswa menghadapi dunia kerja.
Dengan adanya perbaikan infrastruktur, sekolah-sekolah kejuruan tidak hanya memiliki bangunan yang layak, tetapi juga berperan sebagai pusat pengembangan kompetensi dan inovasi di daerah masing-masing.
