Gubernur Dorong Perluasan Program Paket C di Kalbar
KATAKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya pendidikan kesetaraan sebagai langkah strategis meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar. Hal tersebut disampaikan saat meninjau SMK Negeri 1 Ketapang pada Senin (17/11/2025).
Menurut Norsan, rendahnya capaian pendidikan formal menjadi salah satu faktor utama yang menahan laju peningkatan IPM di Kalbar.
“Problemnya jelas. Sebanyak 25 persen masyarakat Kalimantan Barat tidak tamat SMA,” ujar Norsan.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut berpengaruh besar terhadap rata-rata lama sekolah, yang menjadi indikator penting dalam perhitungan IPM. Karena itu, pemerintah daerah mendorong perluasan akses terhadap pendidikan kesetaraan, termasuk Paket A, B, dan C.
“Dengan Paket C ini, kita upayakan semaksimal mungkin. Alhamdulillah SMK Negeri 1 Ketapang sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Ketapang untuk menyelenggarakan Paket A, B, dan C,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya dukungan dunia usaha dan pemerintah kabupaten dalam memperluas jangkauan program tersebut.
“Kita support terus. Kita minta Pak Bupati juga support, pemerintah daerah support, supaya lebih banyak pelaksanaan Paket A, B, dan C,” kata dia.
Ia menyebut upaya ini mulai menunjukkan hasil positif. IPM Kalbar yang sebelumnya berada di angka 70 kini naik menjadi 72,9.
“Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tinggal bagaimana kita perkuat dan perluas lagi,” tuturnya.
Norsan berharap keberhasilan SMKN 1 Ketapang dalam membangun kolaborasi dengan industri dapat menjadi contoh bagi sekolah lain di Kalbar.
“Kalau bisa seluruh Kalimantan Barat mencontoh SMKN 1 Ketapang sebagai pilot project,” ujar Norsan.
Ia menilai program kesetaraan memainkan peran penting dalam mengejar ketertinggalan pendidikan masyarakat dewasa, terutama bagi mereka yang tidak sempat menempuh pendidikan formal hingga tuntas.
Mengakhiri kunjungannya, Gubernur kembali menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam memperluas pendidikan vokasi dan kesetaraan.
“Kita ingin masyarakat punya kesempatan lebih besar untuk mengejar pendidikan. Dengan itu, kualitas SDM kita pasti meningkat,” katanya.
