Gubernur Kalbar Tegaskan Kesiapsiagaan Penuh Hadapi Ancaman Karhutla
Suasana rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar/Sumber Instagram Ria Norsan
KATAKALBAR – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kembali meningkat seiring prediksi musim kemarau panjang. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (1/8/2025), Gubernur Ria Norsan menekankan pentingnya kesiapsiagaan total dari semua pihak.
“Kita harus siaga penuh,” tegas Norsan di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq, jajaran Forkompinda, Sekda Kalbar Harisson, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Berdasarkan prediksi dari BMKG, Norsan menyampaikan bahwa curah hujan di wilayah Kalbar diperkirakan akan sangat rendah dari Juli hingga September. Kondisi ini membuat wilayah tersebut sangat rawan terhadap karhutla.
“Musim kemarau kali ini rawan karhutla, dan karena itu kami telah menetapkan status siaga darurat bencana asap,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah provinsi telah menyusun strategi pengendalian yang mencakup penyuluhan kepada masyarakat, patroli terpadu, pemadaman dari darat dan udara, serta kesiapan personel dan sarana pendukung.
“Kami bentuk komando satgas bencana asap dan terus memperkuat koordinasi lintas sektor,” lanjutnya.
Gubernur Norsan juga memberikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam penanganan karhutla, dan berharap sinergi lintas lembaga terus diperkuat. Ia juga meminta dukungan berkelanjutan dari Kementerian LHK, BNPB, dan BMKG.
“Pertemuan ini harus jadi momentum untuk bergerak nyata, bersinergi, dan peduli lingkungan tanpa membakar hutan dan lahan,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Hanif Faisol menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan karhutla. Ia menyoroti peran penting teknologi dalam pengendalian kebakaran, seperti operasi modifikasi cuaca dan water bombing, yang menurutnya telah terbukti efektif sejak 2019.
“Luas kebakaran tahun lalu turun drastis dibanding 2019 yang mencapai 1,6 juta hektare,” jelasnya.
Meski demikian, Hanif mengungkapkan bahwa Kalimantan Barat masih termasuk dalam daftar provinsi dengan tingkat karhutla tertinggi. Data terbaru menunjukkan sekitar 1.000 hektare lahan terbakar di Kalbar hingga akhir Juli 2025, dari total hampir 9.000 hektare secara nasional.
Ia juga menyampaikan bahwa enam perusahaan telah disegel akibat kebakaran lahan, sementara 20 perusahaan lainnya tengah dalam proses verifikasi lapangan.
“Kami mendorong penegakan hukum lebih tegas. Angka 1.149 hektare itu harus ditelusuri tuntas,” katanya.
Hanif mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Kalbar serta dukungan dari TNI/Polri dan masyarakat dalam pengendalian karhutla. Namun demikian, ia mengingatkan agar pengawasan terus ditingkatkan.
“Namun pengawasan harus diperkuat dan tindakan hukum ditegakkan secara konsisten,” pungkasnya.
