Komnas HAM Dalami Dampak Karhutla Kalbar
KATAKALBAR – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendalami dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat, mulai dari hak hidup, kesehatan, pangan, hingga akses air bersih.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan masyarakat, pihak sekolah, organisasi masyarakat sipil, kepolisian, dinas lingkungan hidup, dan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menghimpun informasi mengenai dampak karhutla.
Salah satu persoalan yang tengah didalami ialah informasi mengenai sejumlah penduduk yang diindikasikan meninggal dunia akibat karhutla.
“Data-data ini tentu sedang kami kumpulkan terkait dengan dampak terhadap hak hidup, karena juga ada informasi beberapa penduduk yang diindikasikan meninggal dunia karena karhutla sedang kami dalami,” kata Anis.
Komnas HAM juga menghimpun informasi mengenai gangguan kesehatan yang dilaporkan terjadi selama karhutla, seperti gangguan pernapasan, diare, dan gatal-gatal.
Kelompok rentan, termasuk anak-anak, perempuan, dan lanjut usia, menjadi perhatian dalam pemantauan tersebut. Komnas HAM ingin mengetahui pula ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak.
Selain kesehatan, Anis menyebut dampak karhutla terhadap kebutuhan pangan dan air bersih turut menjadi perhatian. Informasi yang dihimpun mencakup penurunan produksi, kenaikan harga, serta berkurangnya ketersediaan stok pangan.
Di sisi penegakan hukum, Komnas HAM telah bertemu dengan Polda Kalbar dan dinas lingkungan hidup untuk memperoleh informasi mengenai penanganan karhutla, termasuk pengawasan terhadap korporasi yang beroperasi di wilayah gambut.
“Terkait korporasi, bagaimana selama ini pengawasannya, apakah efektif atau tidak, dalam menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya,” ujar Anis.
Menurutnya, efektivitas pengawasan perlu didalami karena wilayah gambut memiliki risiko karhutla. Komnas HAM juga berencana meminta keterangan sejumlah pihak di Jakarta, termasuk Menteri Kehutanan, untuk memperoleh informasi tambahan.
Anis turut menyoroti solidaritas masyarakat Kalbar yang saling membantu dalam menghadapi karhutla, baik melalui upaya pemadaman maupun dukungan kebutuhan air dan pangan.
Meski demikian, Komnas HAM masih mengumpulkan dan mendalami informasi yang diterima. Karena itu, informasi mengenai dugaan kematian maupun dampak kesehatan perlu ditindaklanjuti sebelum ditarik menjadi kesimpulan akhir.
Pemantauan tersebut diharapkan memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai dampak karhutla terhadap hak asasi manusia serta tanggung jawab berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganannya.
