Gubernur Tindak Lanjuti Aspirasi Massa soal BBM dan Listrik

KATAKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, memastikan aspirasi masyarakat terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan pasokan listrik telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Pertamina dan PT PLN (Persero).

Hal tersebut disampaikan Norsan saat menemui massa aksi di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Jumat (23/10/2026). Ia mengatakan, pemerintah provinsi telah memanggil kedua pihak tersebut untuk membahas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Menurut Norsan, pertemuan dengan Pertamina dan PLN telah dilakukan pada Rabu (21/10/2026). Koordinasi tersebut bertujuan mendorong penyelesaian kendala terkait ketersediaan BBM dan layanan listrik di Kalimantan Barat.

“Kemarin hari Rabu saya sudah memanggil Pertamina dan PLN. Sudah saya tindaklanjuti, untuk BBM sudah kita panggil semua, dan insyaallah mereka akan menyelesaikan masalah BBM dan listrik,” ujar Ria Norsan.

Pemprov Kalbar Koordinasikan Persoalan BBM dan Listrik

Norsan menjelaskan, pemanggilan Pertamina dan PLN merupakan bagian dari tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Kalbar mendorong pihak terkait untuk menangani persoalan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi kendala yang mengganggu ketersediaan BBM maupun pelayanan listrik.

Persoalan energi menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, aktivitas usaha, dan pelayanan publik. Ketersediaan BBM dan pasokan listrik yang memadai juga diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi di daerah.

Karena itu, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pihak penyedia energi.

Aspirasi Masyarakat Diharapkan Berujung pada Solusi

Dalam pertemuan dengan massa aksi, Norsan menegaskan bahwa persoalan BBM dan listrik telah dibawa ke tahap koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap penyediaan energi.

Pemprov Kalbar berharap pembahasan bersama Pertamina dan PLN dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret. Dengan demikian, kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan kualitas pelayanan listrik semakin baik.

Norsan juga berharap pihak terkait menjalankan komitmen penyelesaian yang telah dibahas agar persoalan yang dirasakan masyarakat dapat ditangani secara bertahap.

Tindak lanjut tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan energi yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Meski demikian, penyelesaian persoalan BBM dan listrik tetap memerlukan tindak lanjut dari pihak terkait agar hasil koordinasi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kalimantan Barat.