Inflasi Kalbar Terkendali, Norsan Sebut Jadi Fondasi Jaga Daya Beli dan Tekan Kemiskinan
KATAKALBAR – Keberhasilan Kalimantan Barat meraih penghargaan Terbaik I Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan tidak lepas dari berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan sepanjang 2025 inflasi Kalbar berhasil dijaga pada angka 1,85 persen atau berada dalam kategori rendah. Meski sempat mengalami kenaikan pada awal 2026 hingga kisaran 3,0 sampai 3,3 persen, kondisi tersebut dinilai sebagai dampak musiman akibat meningkatnya aktivitas masyarakat saat Natal, Tahun Baru, Imlek, Cap Go Meh, Ramadan, dan Idulfitri.
Untuk mengendalikan inflasi, Pemprov Kalbar menjalankan sejumlah program, mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, percepatan distribusi beras SPHP, pemantauan harga secara langsung, hingga penguatan distribusi logistik bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional.
“Pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan,” jelasnya.
Menurut Norsan, stabilitas harga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalbar yang meningkat dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen pada 2025. Tren positif tersebut diperkirakan berlanjut pada 2026 dengan pertumbuhan tetap berada di atas lima persen.
Selain itu, sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan perkembangan positif. Penggunaan QRIS meningkat 76 persen, transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen, dan kredit UMKM naik 2,67 persen.
Meski angka kemiskinan berhasil ditekan dari 6,25 persen menjadi 6,16 persen, Pemprov Kalbar masih memberikan perhatian khusus terhadap sektor ketenagakerjaan yang tingkat penganggurannya masih berada di kisaran 4,23 persen.
“Ke depan, kami akan mendorong penyerapan tenaga kerja melalui optimalisasi CSR perusahaan dan penguatan UMKM sebagai penyedia lapangan kerja,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi ke depan harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mampu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Kami ingin masyarakat Kalimantan Barat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan,” tegasnya.
