Pemprov Kalbar Perkuat Kompetensi ASN dalam Pelayanan Informasi Publik

KATAKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti pejabat struktural dan fungsional bidang pelayanan informasi dari berbagai perangkat daerah.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, mengatakan peningkatan kapasitas aparatur menjadi langkah penting untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Menurutnya, pelayanan informasi publik memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, setiap aparatur yang bertugas memberikan layanan informasi harus memahami aturan yang berlaku sekaligus mampu menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan mudah dipahami masyarakat.

“Pelayanan kita harus profesional, artinya kita memahami mana yang memang wajib disampaikan kepada masyarakat dan mana yang memang harus dilindungi sesuai aturan,” katanya.

Kegiatan tersebut diikuti petugas pelayanan informasi publik dari perangkat daerah dan biro di lingkungan Pemprov Kalbar, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Harisson menegaskan, akses informasi bagi masyarakat tidak boleh dipersulit dengan prosedur yang berbelit. Ia menilai saat ini masyarakat semakin mudah memperoleh informasi karena banyak data dan program pemerintah yang telah dipublikasikan melalui situs web maupun media sosial resmi instansi pemerintah.

“Pelayanan itu jangan rumit, jangan sampai masyarakat yang meminta informasi justru merasa dipersulit. Kalau masyarakat memang berniat baik mencari informasi, sebenarnya sekarang sudah sangat mudah karena banyak informasi pemerintah yang sudah tersedia di website maupun media sosial resmi perangkat daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, perkembangan media sosial dan cepatnya arus informasi di ruang digital menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Harisson meminta aparatur sipil negara tetap menjaga profesionalisme dalam memberikan pelayanan, termasuk saat menghadapi kritik maupun persepsi negatif dari masyarakat.

“Kadang ada juga yang sejak awal memang sudah punya prasangka buruk. Apa pun yang kita jelaskan dianggap tidak transparan. Sedikit-sedikit mengadu ke mana-mana, bahkan di media sosial langsung menyebar luas. Karena itu kita harus tetap melayani dengan baik, tetap profesional dan tetap sabar menghadapi semuanya,” katanya.

Ia juga mendorong perangkat daerah untuk lebih aktif menyebarluaskan informasi terkait program pembangunan dan pelayanan publik melalui berbagai platform digital. Menurutnya, publikasi pemerintah sebaiknya lebih menonjolkan manfaat program yang dirasakan masyarakat dibandingkan aktivitas seremonial pejabat.

“Yang harus lebih banyak ditampilkan itu masyarakatnya, nelayannya, petaninya, anak-anak sekolahnya, orang-orang yang memang menerima manfaat dari program pemerintah. Dari situ masyarakat bisa melihat bahwa program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalbar, Christianus Lumano, mengatakan bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman aparatur dalam mengelola pelayanan informasi publik secara profesional dan sesuai standar.

“Kami berharap melalui kegiatan ini kualitas keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalbar maupun kabupaten/kota semakin meningkat. Standar pelayanan informasi publik juga semakin seragam dan semakin baik,” katanya.

Ia menambahkan, capaian Kalbar dalam bidang keterbukaan informasi terus menunjukkan perkembangan positif. Pada 2025, Kalbar berhasil menempati peringkat 10 nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi. Selain itu, Kalbar juga meraih peringkat ketiga nasional pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai 74,23.

Menurut Lumano, prestasi tersebut menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan tahun 2026 ini capaian kita bisa lebih baik lagi, karena keterbukaan informasi publik bukan hanya soal penilaian, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar mendapatkan akses informasi yang cepat, tepat dan sederhana,” katanya.