Menhut Tegaskan Karhutla Tak Boleh Dipolitisasi, Penanganan Harus jadi Kerja Bersama
KATAKALBAR – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak dijadikan sebagai persoalan politik.
Hal tersebut disampaikan Raja Juli saat meninjau penanganan karhutla di Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).
Raja Juli meminta seluruh pihak mengesampingkan kepentingan politik dalam melihat persoalan karhutla. Menurutnya, kondisi di lapangan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat.
“Jangan kita politisasi persoalan ini. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama bekerja mengatasi karhutla,” kata Raja Juli.
Ia mengatakan, penanganan karhutla tidak dapat hanya dilihat berdasarkan angka hotspot. Kondisi tersebut sangat dinamis dan dapat berubah dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Berdasarkan data Sistem Monitoring Hutan dan Lahan (Sipongi) per pukul 23.59 WIB malam sebelumnya, jumlah hotspot di Kalbar tercatat 28 titik. Sebarannya yakni 16 titik di Ketapang, 11 titik di Melawi, dan satu titik di Kubu Raya.
Sementara itu, titik panas tertinggi justru bergeser ke sejumlah wilayah di Sumatera. Sumatera Selatan tercatat memiliki 127 hotspot, Riau 54 hotspot, dan Jambi 40 hotspot.
“Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, hotspot terbanyak itu ada di Kalimantan. Tapi per malam tadi, data yang sangat dinamis ini menunjukkan hotspot terbanyak pindah ke Sumatera,” ujarnya.
Raja Juli menilai pergeseran hotspot tersebut menunjukkan pentingnya kewaspadaan dalam penanganan karhutla. Penurunan titik panas di suatu wilayah tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan upaya pencegahan dan pemadaman.
Terlebih, kondisi lahan gambut memiliki karakteristik yang membuat asap masih dapat muncul meski api di permukaan sudah tidak terlihat.
“Tidak adanya hotspot tidak berarti aman dari asap. Di sini apinya sudah tidak ada, tetapi asapnya masih tetap ada. Karena ini daerah gambut, pembakaran tidak sempurna sehingga asapnya lebih banyak dibandingkan tanah mineral,” jelasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Raja Juli mengapresiasi upaya bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, BNPB, Manggala Agni, BPBD, relawan, dan masyarakat dalam menangani karhutla di Kalbar.
Operasi pemadaman melalui water bombing juga dinilai turut membantu menekan titik panas yang muncul di sejumlah wilayah.
Meski kondisi menunjukkan penurunan hotspot, Raja Juli meminta semua pihak tidak lengah. Musim kemarau masih berlangsung dan September diperkirakan menjadi salah satu periode yang perlu mendapat perhatian.
“Angkanya sangat dinamis. Kita tidak boleh berbangga hati kemudian tidak mawas diri dan tidak hati-hati,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat mengambil peran dalam mencegah munculnya karhutla, salah satunya dengan tidak melakukan pembukaan lahan menggunakan api ketika kondisi cuaca sedang kering.
“Partisipasi masyarakat untuk tidak melakukan land clearing di saat-saat kering seperti ini akan sangat menolong,” tutupnya.
